Evaluation of government funding support for national priority development related to the environmental sector in regions
Abstract
Sustainable development focusing on environmental issues is the target of both central and local governments. Ideally, planning and funding this issue requires harmonizing and implementing top-down and bottom-up alignment. Neglect from a regional point of view often causes various obstacles in implementation, which of course, causes inefficiency. The allocation and distribution of budgeting through special transfer funds for environmental issues are interesting to elaborate with attention to the sustainability of the policy and the expected benefits. The analysis of the implementation of government funding support for the development of national priorities related to the environmental sector in the region is interesting to be elaborated more deeply to provide information on strategic control and integration of future development. This further elaboration is in line with the national economic recovery after the COVID-19 pandemic, which has attracted the attention of many parties. The method used in the analysis is a qualitative approach through literature review and limited discussion (FGD) with stakeholders at the central-regional level and through online survey methods. The literature review uses previous research, journals, books, and planning documents at the central and regional levels to capture the Physical SAF 2021 policy for the environment, analyze budget distribution, and analyze central-regional planning/funding alignment in terms of planning documents. Focus Group Discussion (FGD) method and online questionnaires are used to capture field problems. Expectations desired in this evaluation-based analysis can provide recommendations following the actual conditions in the area as the implementer of this fund.
Pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada isu lingkungan menjadi target pemerintah baik pusat maupun daerah. Idealnya, perencanaan dan pendanaan masalah ini membutuhkan harmonisasi dan implementasi top-down dan bottom-up. Pengabaian dari sudut pandang daerah seringkali menimbulkan berbagai kendala dalam pelaksanaannya, yang tentunya menimbulkan inefisiensi. Alokasi dan distribusi penganggaran melalui dana transfer khusus untuk masalah lingkungan hidup menarik untuk dijabarkan dengan memperhatikan kesinambungan kebijakan dan manfaat yang diharapkan. Analisis pelaksanaan dukungan pendanaan pemerintah untuk pembangunan prioritas nasional terkait bidang lingkungan hidup di daerah menarik untuk dielaborasi lebih dalam guna memberikan informasi pengendalian strategis dan keterpaduan pembangunan ke depan. Penjelasan lebih lanjut ini sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 yang menjadi perhatian banyak pihak. Metode yang digunakan dalam analisis adalah pendekatan kualitatif melalui kajian pustaka dan diskusi terbatas (FGD) dengan pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah serta melalui metode survei online. Tinjauan literatur menggunakan penelitian sebelumnya, jurnal, buku, dan dokumen perencanaan di tingkat pusat dan daerah untuk menangkap kebijakan SAF Fisik 2021 untuk lingkungan, menganalisis distribusi anggaran, dan menganalisis keselarasan perencanaan/pembiayaan pusat-daerah dalam hal dokumen perencanaan. Metode Focus Group Discussion (FGD) dan kuesioner online digunakan untuk menjaring permasalahan lapangan. Harapan yang diinginkan dalam analisis berbasis evaluasi ini dapat memberikan rekomendasi sesuai dengan kondisi aktual di daerah selaku pelaksana dana ini.
Keywords
References
Al-Qudah, A. A., Al-Okaily, M., & Alqudah, H. (2021). The relationship between social entrepreneurship and sustainable development from economic growth perspective: 15 "RCEP" countries. Journal of Sustainable Finance & Investment, 1–18. doi:10.1080/20430795.2021.1880219
Castro, C. J. (2004). Sustainable Development. Organization & Environment, 17(2), 195–225. doi:10.1177/1086026604264910
Common, M., & Stagl, S. (2005). Ecological Economics: An Introduction. New York: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511805547
Cumming, G. S. (2016). The relevance and resilience of protected areas in the Anthropocene. Anthropocene, 13, 46–56. doi:10.1016/j.ancene.2016.03.003
Fauziyah, S., & Trisnawati, R. (2022). Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PRDB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah (DPK), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap perkembangan Sustainable Development Goals (SDGs). Eqien - Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 11 (1), 1428-1237. https://doi.org/10.34308/eqien.v11i1.881
GoI. (2021a). Peraturan Menteri Keuangan (PMK 17/PMK.07/2021) tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149). Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia)
GoI. (2021b). Peraturan Menteri Keuangan (PMK 94/PMK.07/2021) tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149). Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia)
GoI. (2020a). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239). Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia)
GoI. (2020b). Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10). Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia)
GoI. (2020c). Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 304). Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia)
GoI. (2020d). Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309). Jakarta: Pemerintah Indonesia (Government of Indonesia)
Mina, R. (2016). Desentralisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai Alternatif Menyelesaikan Permasalahan Lingkungan Hidup. Arena Hukum, 9(2), 149–165. https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.1
Mtibaa, S., Hotta, N., & Irie, M. (2018). Analysis of the efficacy and cost-effectiveness of best management practices for controlling sediment yield: A case study of the Joumine watershed, Tunisia. Science of The Total Environment, 616-617, 1–16. doi:10.1016/j.scitotenv.2017.10.290
Pambudi, A.S. (2022). Balancing infrastructure, ecosystem conservation, and community approaches on integrated development planning of Citarum Watershed. Indonesian Journal of Applied Environmental Studies, 3(1): 34-41. https://doi.org/10.33751/injast.v3i1.4209
Pambudi, A.S., Hidayati, S., & Pramujo, B. (2022). Analisis Permasalahan Pembangunan Infrastruktur Jalan: Studi Kasus Perencanaan dan Pelaksanaan di Provinsi Papua Barat. Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 7(2), 188 - 210. DOI:https://doi.org/10.26905/pjiap.v7i2.7645
Pambudi, A.S. (2021). Kendala Adaptasi Pemerintah Daerah Dalam Implementasi DAK Fisik Saat Pandemi COVID-19. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja. 11 (1), 1-17. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.1536
Pambudi, A. S. (2020a). System Dynamics Modelling of Deforestation Rate and Forest Rehabilitation in the Upstream of Ciliwung Watershed, Bogor Regency. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of
Development Planning, 4(3), 327-346. https://doi.org/10.36574/jpp.v4i3.121
Pambudi, A. S. (2020b). Evaluasi Kesesuaian RKP dan RKPD 34 Provinsi terkait DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2019. Bappenas Working Papers, 3 (1), 88-100. https://doi.org/10.47266/bwp.v3i1.58
Pambudi, A. S. (2019). Water Price Calculations in Concept of Environmental Service: A Case in Cimanuk Watershed. Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning, 3(3), 325-337. https://doi.org/10.36574/jpp.v3i3.84
Sinukaban, Naik. (2007). Peranan Konservasi Tanah dan Air dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Jakarta: Prosiding Bunga Rampai Konservasi Tanah dan Air.
Soemarwoto, Otto (1999). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Watson, J. E. M., Dudley, N., Segan, D. B., & Hockings, M. (2014). The performance and potential of protected areas. Nature, 515(7525), 67–73. doi:10.1038/nature13947
DOI: 10.33751/injast.v4i1.7283 Abstract views : 485 views : 180
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 Indonesian Journal of Applied Environmental Studies
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.