PENETAPAN ZONASI MENARA TELEKOMUNIKASI SECARA SPASIAL UNTUK PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN DI KOTA BOGOR

WARYANI dan MUHAMAD MAHFUDZ

Abstract


Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini juga berpengaruh pada layanan yang diberikan oleh operator dalam rangka menunjang kecepatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa dipisahkan dengan adanya antena BTS (base transciever station) yang menjadi masalah, pembangunan infrastruktur menara telekomunikasi yang terlalu banyak tanpa perencanaan akan menimbulkan permasalahan yang tidak baik bagi tata ruang dan keindahan Kota Bogor. Dalam menentukan zonasi, di perlukan data dari semua menara telekomunikasi yang berdiri di Kota Bogor, selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process). Agar lebih memudahkan untuk pemetaan menara telekomunikasi maka dikombinasikan dengan GIS (Geografik information system) dengan harapan bisa menjadi rekomendasi untuk pengambilan keputusan pemerintah Kota Bogor. Dalam menentukan zonasi tersebut yaitu dengan memperhitungkan jarak menaradan  data dari titik koordinat menara tersebut berdiri. Penentuann zonasi dengan range masimg-masong 5 km, sehingga di dapatkan 4 zonasi, yaitu zona-1 pada jarak 5 km untuk wilayah kecamatan Kota Bogor Tengah, zona 2 pada jarak 5,1 km -10 km untuk wilayah kota Bogor Barat, Timur dan Utara, Zona-3 pada jarak 10,1-15 km untuk wilayah Kota Bogor Selatan dan Tanah Sareal dan Zona-4 pada jarak  diatas 15,1 km untuk sebagian wilayah kota Bogor Selatan dan Tanah. Sareal.

 

Kata kunci : SIG, ahp, zonasi, menara telekomunikasi 

References


. Beni Raharjo, Muhammad Ikhsan., Belajar ArcGis Desktop 10.2/10.3 2015, Geosiana Press

. Eddy Prahasta, Sitem Informasi Geografis Konsep-Konsep Dasar, 2005, Bandung

. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bekasi, Studi Kajian Perhitungan Retribusi Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi, 2017

. Darwin, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2010, Mitra Wacana Media

. Fajar Nur H., Difa Reza P., Analisis Efektivitas dan Efisiensi Retribusi Daerah di Kabupaten Pekalongan, Economic Development Analysis Journal Vol 8 No 1 (2016) ISSN 2252-6765

. Nita N. Lestari, Sundarso, Kismartini, Implementasi Jasa Umum di Kabupaten Wonogiri (Kasus Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi), Journal of Public Policy and Management Review, Vol. 4 No. Tahun 2015, DOI :10.14710/jppms.v4i2.8282

. Nur Awaludin, Geographical Information Systems with ArcGis 9.x, Princeples, Techniques, Applications, and Management, 2010 Penerbit Andi

. Marihot P. Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 2016, Raja Grafindo Persada

. Mulyadi, Dwi Bayu R., Firman Darma K., Aplikasi Pendataan Menara Telekomunikasi Berbasis GIS di Kota Serang, Jurnal Prosisko Vol. 2 No. 2 September 2015 ISSN: 2406-7733

. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

. Peraturan Daerah Kota Bogor, No. 6 Tahun 2012, tentang Retribusi Perizinan Tertentu

. Syah R., Hermanto, Animah, Era Baru Hutan Kecil†Menara Telekomunikasi Rekontruksi Analisis Penghitungan Tarif Retribusi, Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 19 No. 1, Hlm: 106-120 Januari 2018, DOI: 10.18196/jai.190195

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

. William C. Y Lee, Mobile Communications Design Fudamentals, Jo.


Full Text: PDF

DOI: 10.33751/teknik.v20i2.2089 Abstract views : 438 views : 281

Refbacks

  • There are currently no refbacks.