KEGAGALAN KONSTRUKSI PADA MUSIBAH JEMBATAN SURAMADU (SURABAYA-MADURA)

Abstract

Kegagalan bangunan dengan ambruknya girder jembatan Suramadu (Surabaya-Madura), telah menimbulkan korban jiwa dan dampak berikutnya mengurangi kepercayaan para investor pada kontraktor nasional. Dengan penerapan undang-undang jasa konstruksi, ditinjau dari aspek hukum, akan mengikat warga negara, dan badan hukum khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam menyikapi terjadinya musibah tersebut diperlukan suatu penyelesaian yang mendalam dan adil sehingga siapa yang paling bertanggung jawab, sehingga kasus ini dapat dijadikan input untuk membuat sistem yang dijadikan acuan dalam mencegah meningkatnya kompleksitas permasalahan dalam perselisihan pasca kontrak (sebelum penyerahan akhir proyek konstruksi). Secara umum undang-undang jasa konstruksi telah memberikan suatu mekanisme pertanggungjawaban jika terjadi kegagalan bangunan pasca kontrak yang terjadi pada akhir proyek konstruksi, dan tidak menjelaskan bagaimana jika terjadi pada saat pelaksanaan. Dampak akibat kegagalan bangunan, maka akan timbul perselisihan yang secara sadar atau tidak, dapat berlanjut hingga ke proses pengadilan, maka pihak-pihak yang berselisih sangat memungkinkan menjadi “objek” selama proses pengadilan. Tulisan ini bertujuan memberikan masukan kepada pemerintah untuk membuat keputusan Presiden (Keppres) tentang kegagalan bangunan. Pasalnya kesalahan dalam perencanaan ataupun pelaksanaan pembangunan (human error) jarang bisa dievaluasi secara baik dan perlunya sistem penjamin produk konstruksi pada saat pelaksanaan, khususnya untuk kegagalan premature bangunan pada jembatan.

Kata Kunci : pemature failure, human error, liability, guarrantee