APLIKASI GIS UNTUK PERENCANAAN APBD DENGAN METODE AHP BERDASAR PERSPEKTIF SYARIAH

Mohamad Mahfudz

Abstract


Penelitian ini mengembangkan sistem perencanaan APBD ditinjau dari perpektif syariah yang bertujuan sebagai solusi alternatif yang solutif kepada Pemerintah Pusat maupun Daerah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul dalam penyusunan APBD kekinian. Adapun permasalahan tersebut dilihat dari sisi penerimaan berasal dari pajak yang diambil dari rakyat sebagai sumber utama pendapatan.

 

Penyusunan APBD yang ditinjau dari prespektif syariah ini terdiri dari pos penerimaan yang didasarkan pada tiga kaidah yaitu : fa’i dan kharaj, kepemilikan umum, dan bagian sedekah dan pos pengeluaran yang berdasarkan enam kaidah yaitu : harta kas (baitul maal), pembelanjaan bersifat wajib, pembelanjaan bersifat kompensasi, pembelanjaan karena keterpaksaan, pembelanjaan yang vital, pembelanjaan non vital.

 

Prioritas kriteria dari pos pengeluaran dan pos pemasukan penganalisisnya menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) dan agar lebih power full performa dari penyusunan APBD ini  dikombinasikan dengan GIS (Geografik information system) yang harapannya bisa menjadi rekomendasi dari permasalahan penyusunan APBD kekinian tersebut. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pos fakir miskin inilah yang menjadi prioritas utama untuk segera diselesaikan terlebih dahulu oleh pemerintah Kota Surabaya.     

 

Kata kunci : APBD, Syariah, GIS, AHP


References


1] Al-Qur’an Surat At-Taubah ayat 60

2] Abdul Q.Z., 2004, Syaikh, Sistem Keuangan Negara Khilafah

3] Aisah A., 2007 Sistem Informasi Geografis Pengertian dan Aplikasinya, http://p3m.amikom.ac.id.

4] BPS, 2010, Surabaya Dalam Angka

5] Dinas Pendidikan Kota Surabaya, 2010, Data Pokok Pendidikan Kota Surabaya Tahun 2009/2010

6] Eddy P. 2005, Sistem Informasi Geografis Konsep-Konsep Dasar, Bandung CV Informatika

7] Eddy P., 2005. Sistem Informasi Geografis. Edisi Revisi, Cetakan Kedua, Bandung C.V.Informatika.

8] Endah K., 2010, Membangun Indonesia Tanpa Pajak dan Utang, Al Azhar Press

9] Fahmi A., 2010, Meramu APBN Syari’ah, Majalah Al-Wa’ie No. 122 Tahun XI, 1-31 Oktober 2010.

10] Farida I., 2006, Implementasi Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifkasi Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi di Kota Surabaya, jurnal.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/12408465487

11] Fikri S., 2010, Pengantar Basis Data, http://fikri.staff.gunadarma.ac.id,

12] http://keuangan.auk.uns.ac.id/peraturan/nominal, 2008, Daftar Gaji Pokok Pegawai Negeri

13] http://bgis.sanbi.org/gis-primer/page_15.htm, Data Raster Citra Satelit

14] Kardi T., 2006, GIS Vector Data, people.revoledu.com/kardi/tutorial/GIS/ GISVectorData.htm

15] Kartiwa A.H., 2004, Proses Penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah dan Arah Kebijakan Umum, Jurnal

16] Riyanto, Prilnali,E.P., 2009, Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Geografis Berbasis Desktop dan WEB.

17] Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2008 Berdasarkan Surat Edaran DJPB No. SE-12/PB/2008 Tgl 25-2-2008

18] Sri K., Sri H., Agus H., Retantyo W., 2006, Fuzzy Multi Attribute Decision Making

19] Syaifullah, 2008, Pengenalan Metode AHP, Syaifullah08.wordpress.com

20] Sugiarti, Rokhmin D., 2000, Analisis Kebijakan Pemanfaatan Ruang Wilayah Pesisir di Kota Pasuruan Jawa Timur, Jurnal

21] Taqiuddin N., Syaikh, 2004, Sistem Ekonomi Alternatif


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.