Legal Protection of Personal Data and Micro, Small, and Medium Enterprise (MSME) Data in the People's Business Credit Application Process

Jeges Imanuelita Gultom, Debora Debora, Jinner Sidauruk

Abstract


A stable and growing economy is crucial for the advancement of a country, but unemployment remains a significant challenge faced by the government. To address this, the Indonesian government has promoted the development of MSMEs to create job opportunities and support the national economy. Since 2018, the People's Business Credit (KUR) program has been launched to support MSME financing through low-interest funding distributed by banks or financial institutions. This study discusses the legal protection of personal data and MSME data in the KUR application process, as well as the role of regulatory institutions such as the Financial Services Authority (OJK) and the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP). The study's findings indicate that, despite the existence of Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection, the protection of MSME data remains suboptimal. More specific regulations are needed to ensure the security and confidentiality of data, thereby preventing misuse by irresponsible parties. In the implementation of KUR, OJK is responsible for maintaining the confidentiality of consumer financial data, while BPKP supervises the distribution of KUR funds through an integrated information system. Strengthening the roles of these institutions is vital to enhance accountability and the protection of MSME data, while also supporting the success of the KUR program in driving national economic growth.

Keywords


Personal Data, MSME Data, People's Business Credit

References


Damayanti, Meby dan Latif Adam. 2015. ‘Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai Alat Pendorong Pengembangan UMKM di Indonesia’. TNP2K Working Paper 27-2015. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Jakarta, Indonesia.

Sunggono, B, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Karo Karo, R, P, P., Prasetyo, T, Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Perspektif Teori Keadilan Bermanfaat, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2020.

Nugroho, A, E, Komersialisme Kredit Usaha Rakyat Untuk Pemberdayaan UMKM Di Indonesia, LIPI Press, Jakarta, 2016.

Legistlations

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

Journal

Andini, W. (2022). Pelaksanaan Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat) Pada Bank Sumsel Babel Syariah Capem Muhammadiyah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA), Volume 2 Nomor 1, 221-230.

Putra, M. M. (2015). Upaya Penanganan Pemberian Kredit Topengan pada Kredit Usaha Rakyat (Kur) di Bank Bri (Persero) Tbk. Unit Pasar Mrican Cabang Kediri (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

Sari, I. (2021). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Volume 11 No 1.

Sylviana, G., Setiawan, D. A., Listyani, C., Apriyanti, E. K., & Putri, L. A. P. (2024). Perlindungan Hukum Data Pengguna E-Wallet Atas Kebocoran Data yang Disalahgunakan Oleh Pinjaman Online. Journal Evidence Of Law, 3(3), 340-353.

Kusnadi, S. A. (2021). Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi. AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 No 1, 9-16.

Pangestika, E. Q. (2020). Peran Otoritas Jasa Keuangan pada Kredit Perbankan di Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Nasional melalui Pengembangan Potensi Pariwisata Daerah. Jurnal Justiciabelen, 2(1), 16-30.

Paundra Kartika MS, Budiharto, Hendro Saptono, “Dugaan Adanya Pelanggaran Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit Fiktif (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 2313 K/Pid.Sus/2012)”, Diponegoro Law Journal, Volume 5 Nomor 3, Tahun 2016

Wibisono, A. F. (2017). Efektifitas Peran BPKP dalam Pembinaan dan Pengawasan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 7(1), 951-962.

Zahara, A., & Wardani, N. K. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Petani Terdaftar Penerima KUR Pada Kasus KUR TANI Fiktif Di Kabupaten Lombok Timur. Commerce Law, 4(1).

Auli, R. C. (2023). Apa itu Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata?, https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-perbuatan-melawan-hukum-dalam-pasal-1365-kuh-perdata-lt6576f13b60c6a/

Ki, M. (2024). Syarat dan Cara Cairkan KUR Bank BTN 2024. https://umsu.ac.id/berita/syarat-dan-cara-cairkan-kur-bank-btn-2024/

KUR. FAQ (Pertanyaan Yang Sering Ditanyakan), https://kur.ekon.go.id/faq-pertanyaan-yang-sering-ditanyakan

Sisma, A. F. (2022). Menelaah 5 Macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum, https://katadata.co.id/berita/nasional/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum#goog_rewarded


Full Text: PDF

DOI: 10.33751/jhss.v8i3.11495

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.