SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANDUNG
Abstract
This paper studies and analyzes the implementation of Internal Control System of Government (SPIP) related to performance in Bandung regency, especially at district level. Descriptive is used as a research method with a qualitative approach. The result of this research is SPIP implementation in sub-district limited to SPIP internalization in all work process in organization, through five elements that is controlling environment, risk assessment, controlling activity, information and communication, and monitoring. Control environment not yet supported by commitment from leaders and all apparatus which can be seen from evaluation result of performance accountability system of government institution at sub-district in Bandung regency with average score obtained in CC criteria. Evaluation is performed on five major components of performance management including: Performance planning, Performance measurement, Performance reporting, Performance evaluation and Achievement of organizational goals/ performance. From assessment result, internal evaluation component becomes the smallest scoring contributor with almost 40% sub-districts are in the range of 2.00 to 4.00. Therefore the study resulted in the conclusion of the lack of consistent internal control application by the sub-districts, thus the commitment and the role of sub-district leadership to increase the role of the team of SPIP that has been established in the district.
References
Aida dan Listianingsih. (2004). Pengaruh Sistem Pengukuran Kinerja Sistem Reward dan Profit Center terhadap Hubungan antara Total Quality Management dengan Kinerja Manajerial. SNA VIII. Solo.
Astuti, Y. (2016). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Survei Pada Dinas Kota Badung) . Elib. Universitas Komputer Indonesia.
Bastian, I. (2001). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta. BPFE.
___________. 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Erlangga. Jakarta.
Bernstein. (2000). Hubungan Antara Pengukuran Kinerja Pemda dan Sistem Pengawasan, Termasuk Audit Kinerja dan Evaluasi Program.
Boynton, William C. And Walter G. Kell. (1992). Modern Auditing. New York: Wiley
Budiharto, Priyo, (2008). Analisis Kebijakan Pengawasan Melekat di Badan Pengawas Propinsi Jawa Tengah. Dialogue, 5 (1). Pp. 1- 20 ISSN 1693-8399
Rama, Dasaratha V., dan Jones, Frederick L. (2009). Sistem Informasi Akuntansi 1 edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
Hamdani, S. (2011). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Pemerintah Kota Bandung.
Hasanah, N. dan Fauzi, A. (2016). Akuntansi Pemerintah. Jakarta: IN MEDIA.
LAN dan BPKP. (2000). Akuntabilitas dan Good Governance. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
_______. (2000). Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (Modul Sosialisasi Sistem AKIP). Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: UUP STIE YPKN Cetakan pertama
Mangkunegara, Anwar P. (2005). Evaluasi Kinerja. Bandung: Refika Aditama.
Moeller, Robert R., (2007). COSO Enterprise Risk Management: Understanding The New Integrated ERM Framework. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc
Mulyadi. (2007). Sistem Terpadu Pengelolaan Kinerja Personel Berbasis Balanced Scorecard, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Muntahanah, S. dan Murdijaningsih, T. (2014). Tinjauan Kinerja Manajerial dari Aspek Keuangan pada Usaha Kecil Menengah (UKM) Home Industri Peci di Bandung Kebumen, Fakultas Ekonomi Universitas Wijaya Kususma Purwokerto, https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4656/33.
Nurfitriana. (2004). Teknologi informasi, sistem pengukuran kinerja, dan sistem penghargaan sebagai pemoderasi hubungan antara total quality management dengan kinerja manajerial. Akuntabilitas, Vol. 5
Prasetyono dan Kompyurini, Nurul. (2007). Analisis Kinerja Rumah Sakit Daerah dengan Pendekatan Balanced Scorecard Berdasarkan Komitmen Organisasi, Pengendalian Intern dan Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GcG).
Tugiman, H. (2000). Pengaruh Peran Auditor Internal serta Faktor-faktor Pendukungnya terhadap Peningkatan Pengendalian Internal dan Kinerja Perusahaan: Survei pada 102 Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah di Indonesia.
Utoyo, B. (2011). Perkembangan Konsep Internal Control Versi COSOâ€. Warta Pengawasan: Membangun Good Governance Menuju Clean Government, Vol. XVIII/No. 4/Desember 2011. ISSN: 0854-0519, hal. 50-51
Widyatama, A.& Novita, L. (2017). Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD). Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesi. Vol.02 No.02. 1-20.
Republik Indonesia. (2014). Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 No. 244.
. 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Lembaran negara RI Tahun 2018 No. 73.
Pemerintah Kabupaten Bandung. (2016). Peraturan Bupati Bandung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Keduduan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 No. 64.
. (2016). Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Berita Daerah Kabupaten Bandung No.101.
DOI: 10.34204/jiafe.v4i1.1081
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2019 JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Author Guidelines
Email the author 
