1. Home
  2. Vol 5, No 1 (2019)
  3. Marota

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SISTEM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI KASUS WILAYAH KABUPATEN BOGOR)

Rochman Marota, Asep Alipudin

Abstract


The Village Law gives new meaning related to trust by seeing the village as an institution that is equal to the regional government. The village not only as an institution providing letters or government accomplices, but an institution that independently and has the task of maintaining the welfare of the small unit in the community. These consequences provide a view of the professionalism of performance that can be monitored transparently and accountably. The urgency of this research lies in its objectives and benefits for the government and village officials, namely to provide a complete and factual picture of village supervision and finance from planning, management and accountability as well as strengthening the capabilities of village officials in managing funds and overseeing programs funded by village funds in a way and village development in general. This study concludes that there is a relationship between the stages of village financial management from the process of planning, implementing, administering and reporting to its monitoring system. The good village financial management process showed that the monitoring system was running well.


References


Anwar, M. dan Jatmiko, B. (2014). Kontribusi Dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Yang Transparan Dan Akuntabel (Survei Pada Perangkat Desa Di Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta). Jurnal Akmenika, Vol. 11 hlm. 387-410.

Astini Y, Fauzi AK, dan Widowati. (2019). Determinan yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Desa. Valid Jurnal Ilmiah, Vol. 16 (1) hlm. 29-47.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Jakarta).

Cahyat, A. (2004). Sistem Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten: Pembahasan Peraturan Perundangan di Bidang Pengawasan. Bogor: Center for International Forestry Research: Poverty & Decentralization Project CIFOR (Center for International Forestry Research).

Gayatri, Latrini Made Y. dan Sari, Widhiyani Ni Luh. (2017). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan, Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan, Vol. 10 (2) hlm. 175-182.

Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntan Sektor Publik. (2015) Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa. Jakarta: Penerbit IAI KASP.

Mahmudin, M. A. (2016). Manajemen Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. Bogor: Laporan Studi Pustaka Institut Pertanian Bogor.

Mardiasmo. (2002). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 2008 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37/2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Desa PDTT No. 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Suyatno. (2015). Menyoal Kesiapan Pemerintahan Desa. Tersedia di https://www.medcom.id/oase/kolom/lKYzVMoN-menyoal-kesiapan-pemerintahan-desa [Diakses pada 4 April 2019].

Syachbrani, W. (2012). Akuntansi & Akuntabilitas Pemerintahan Desa. Tugas Akhir Akuntansi Sektor Publik Magister Sains Akuntansi Universitas Gajah Mada. [Diunduh tanggal 20 April 2019].

Thomas. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. eJournal Pemerintahan Integratif, Vol. 1 (1) hlm. 51-64.


Full Text: PDF

DOI: 10.34204/jiafe.v5i1.1409

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.