PERAN BELANJA NEGARA DALAM PROGRAM PENURUNAN STUNTING
Abstract
The allocation of state expenditures in the APBN or APBD is one of the determinants of achieving development goals in Indonesia. On the health function, government spending can accelerate the reduction of stunting. The government really hopes that the funds released can be optimally absorbed in accordance with the applicable payment mechanism. This research aims to see the role of government spending, through the Special Allocation Fund (DAK) scheme, reducing stunting in the province of North Sumatra in 2019. This research uses a qualitative method through a case study approach. The research location was conducted at the North Sumatra Provincial Health Office. The results showed that the performance of the absorption of Physical DAK in the health sector for the stunting reduction program reached 82.9% of the budget allocation. This absorption achievement was not optimal. Several things that affect the low performance are due to the mismatch of components in the Budget Implementation List (DPA) and in the KPPN KRISNA application. in terms of the fund management mechanism, it is in accordance with the regulations and there are no obstacles or problems in the implementation of spending. The results of this study are expected to provide an analysis of budget absorption to help map and improve the effectiveness of the output of activity programs and the application of the concept of value for money.
Keywords
References
Akhmadi, M. H. (2017). Tinjauan Pelaksanaan Pembayaran Non Tunai pada Belanja Bantuan Sosial: Studi Kasus Program Keluarga Harapan. Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, 2(1), 99-114.
Astiti, N. P. Y. dan Saitri, P. W. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dan Citra Perusahaan. Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan, 12(2 Juli), 94.
Biadgilign, S., dkk. (2019). Good Governance, Public Health Expenditures, Urbanization And Child Undernutrition Nexus In Ethiopia: an ecological analysis. BMC Health Services Research, 19. http://dx.doi.org/10.1186/s12913-018-3822-2
Bintarto, R. (1989). Interaksi Kota Desa dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Boachie, M. K., dkk. (2018). Public Health Expenditures and Health Outcomes: New Evidence from Ghana. Economies, 6(4). http://dx.doi.org/10.3390/economies6040058
Cahyat, A., dkk. (2007). Mengkaji kemiskinan dan kesejahteraan rumah tangga: sebuah panduan dengan contoh dari Kutai Barat. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR).
Cetthakrikul, N., dkk. (2018). Childhood stunting in Thailand: when prolonged breastfeeding interacts with household poverty. BMC Pediatrics, 18. http://dx.doi.org/10.1186/s12887-018-1375-5
Ferbriani, R. E. dan Yusnida, Y. (2020). Kajian Kesejahteraan Di Provinsi Bengkulu: Sebuah Temuan Dari Analisis Jalur. Convergence: The Journal of Economic Development, 2(1), 16-35.
Hoddinott, J., dkk. (2013). The economic rationale for investing in stunting reduction. Maternal & child nutrition, 9, 69-82.
Izwardy, D. (2019). Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Stunting di Indonesia. https://www.persi.or.id/images/2019/data/FINAL_PAPARAN_PERSI_22_FEB_2019_Ir._Doddy.pdf [diakses pada tanggal 8 Juli 2020].
Kim, S. dan Wang, J. (2019). Does Quality of Government Matter in Public Health?: Comparing the Role of Quality and Quantity of Government at the National Level. Sustainability, 11(11). http://dx.doi.org/10.3390/su11113229.
Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas. (2019). Laporan Pemantauan Kinerja Anggaran dan Pembangunan Program Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting. Jakarta: Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.
Kementerian Kesehatan RI Badan Penelitian dan Pengembangan. (2018). Hasil Utama Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS). Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Kemenkes RI, 1100.
Kementerian PPN/Bappenas. (2018). Pedoman Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten/ Kota. Jakarta: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.
Komalasari, M. A. (2020). Kapabilitas Manusia dan Pemanfaatan Modal Sosial dalam Pemberdayaan Masyarakat: Suatu Upaya Mengatasi Kesenjangan. Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial, 43(2), 153-164.
Laiprakobsup, T. (2019). Democracy, Economic Growth And Government Spending In Public Health In Southeast Asia. International Journal of Development Issues, 18(1), 70-87. http://dx.doi.org/10.1108/IJDI-08-2018-0112.
Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
_____________. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
_____________. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
_____________. (2018). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.
_____________. (2018). Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019.
_____________. (2017). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
_____________. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Anggaran.
_____________. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
_____________. (2018). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
_____________. (2018). Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Putri, S. D., dkk. (2019). Pengaruh Ketenagakerjaan, Pengeluaran Pemerintah Dan Infrastruktur Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan, 1(3), 739-750.
Rahanda, A. A. (2019). Analisis Pengaruh Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi terhadap Tingkat Konsumsi Masyarakat Indonesia. Unpad Repository.
Rantebua, S. (2019). Analisis bauran Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. Tesis: Universitas Halu Oleo.
Satriawan, E. (2018). Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024. http://www.tnp2k.go.id/filemanager/files/Rakornis%202018/Sesi%201_01_RakorStuntingTNP2K_Stranas_22Nov2018.pdf [diakses pada tanggal 8 Juli 2020].
Widyastuti, A. (2012). Analisis hubungan antara produktivitas pekerja dan tingkat pendidikan pekerja terhadap kesejahteraan keluarga di Jawa Tengah tahun 2009. Economics Development Analysis Journal, 1(2).
Wulandari, F. A., dan Sutjiati, R. (2014). Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Perencanaan Keuangan Keluarga Terhadap Kesejahteraan (Studi pada Warga Komplek BCP, Jatinangor). Jurnal Siasat Bisnis, 18(1), 21-31.
DOI: 10.34204/jiafe.v6i2.2499
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2020 JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Author Guidelines
Email the author 
