EVALUASI PENGANGGARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2016-2020
Abstract
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daeah (PAD), kontribusi PAD terhadap belanja, serta efektivitas dan efisiensi belanja pada Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2016-2020. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi laporan dan wawancara mendalam. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif non-statistik menggunakan rasio kontribusi, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dan efisiensi PAD pada Pemerintah Daerah Kota Bogor sudah sangat efektif, namun tidak efisien. Sementara pelaksanaan anggaran belanja pada Pemerintah Daerah Kota Bogor sudah cukup efektif dan sangat efisien. Secara keseluruhan, kontribusi PAD terhadap belanja daerah pada Kota Bogor sudah cukup baik dalam hal pembangunan ekonomi daerah. Pengukuran rasio efektivitas, efisiensi, dan kontribusi dapat membantu pihak manajemen dalam mengambil keputusan ekonomi untuk merealisasikan anggaran di masa yang akan datang.
ABSTRACT
This research aims to analyze the effectivity and efficiency of the regional own revenue, the effect of the regional own revenue on the capital expenditure, and the effectivity and efficiency of the implementation of the budget spending in Pemerintah Daerah Kota Bogor Fiscal Year 20162020. This research concludes qualitative research using a descriptive approach. The data in this research was collected through documentation reporting and thorough interviews. The data analysis method used in this research is non-statistic descriptive using share ratio, effectivity ratio, and efficiency ratio. The research result elaborates that the effectivity and efficiency of regional revenue in Pemerintah Daerah Kota Bogor is very effective but inefficient. Meanwhile, the implementation of budget spending in Pemerintah Daerah Kota Bogor is effective enough and very efficient. In total, the share of regional revenue to budget spending of Kota Bogor is quite good in terms of regional economic development. The measurement of effectivity, efficiency, and share ratio can help management in making economic decisions to realize its budget in the future.
Keywords
References
Anggoro, D. D. (2017). Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Universitas Brawijaya Press.
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Daerah. http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/pusat/files/Gambaran%20Umum%20Pengelolaan%20Keuangan%20Daerah-BPKP.pdf [Diakses 22 September 2021]
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar. (2016, 28 September). Pengelolaan Keuangan Daerah dan APBD. https://bpkad.banjarkab.go.id/index.php/2016/09/28/pengelolaan-keuangan-daerah-dan-apbd/ [Diakses 22 September 2021]
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Jawa Tengah. (2018, 29 Agustus). Laporan Realisasi Anggaran. https://www.keuangandesa.info/2018/08/laporan-realisasi-anggaran-desa.html [Diakses 3 Oktober 2021]
Bastian, I. (2019). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Ketiga). Penerbit Universitas Terbuka.
Dinata, G. (2013). Analisis Kontribusi PAD terhadap Belanja Daerah dan Pertumbuhan PAD Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat). Jurnal Akuntansi, 1(3), 1–15.
Fathah, R. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. EBBANK: Jurnal Ilmiah Bidang Ekonomi, Bisnis dan Perbankan, 8(1), 33–48.
Halim, A. & Kusyufi, M. (2016). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintah hingga Tempat Ibadah. Penerbit Salemba Empat.
Ismiyati. (2021, 24 September). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Kalimantan Selatan pada Masa Pandemi. opini.kemenkeu.go.id. https://opini.kemenkeu.go.id/article/read/kinerja-keuangan-pemerintah-daerah-se-kalimantan-selatan-pada-masa-pandemi [Diakses pada 15 Agustus 2022]
Kartika, D. & Kusuma, I. (2015). Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi. Jurnal Akunida, 1(2), 23–34. https://doi.org/10.30997/jakd.v1i2.77
Keputusan Menteri Dalam Negeri RI. (1996). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tentang Kriteria Penilaian dan Kinerja Keuangan.
Lasupu, E., Kalangi, L., & Mawikere, L. (2021). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tojo Una-Una. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi, 9(3), 1433–1441. https://doi.org/10.35794/emba.v9i3.35780
Metro Bogor. (2021, 1 Juli). Silpa APBD 2020 Kota Bogor Tembus Rp327 M, Dewan Minta Kinerja Dinas Diperbaiki. metropolitan.id. https://www.metropolitan.id/2021/07/silpa-apbd-2020-kota-bogor-tembus-rp327-m-dewan-minta-kinerja-dinas-diperbaiki/ [Diakses 16 September 2021]
Nusan, Y. & Hukom, A. (2020). Analysis of the Effectiveness in Planning and Realization Regional Income and Expenditure Budget By the Government of Palangka Raya City Year 20192020. Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), 4(3), 38543857. https://doi.org/10.33258/birci.v4i3.2152
Mahmudi. (2015). Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi Kedua). Penerbit UPP STIM YKPN.
Mahsun, M. (2013). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Penerbit BPFE.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi.
Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah RI. (2010). Pedoman Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI. (2011). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara.
Peraturan Pemerintah RI. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Rahmawati, M. & Fajar, C. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. Jurnal Kajian Akuntansi, 1(1), 63–76. http://dx.doi.org/10.33603/jka.v1i1.445
Undang-Undang RI. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Zahari, M. (2020). Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Pengaruhnya terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jambi. Ekonomis: Journal of Economics and Business, 1(4), 149–153.
https://doi.org/ 10.33087/ekonomis.v4i1.131
DOI: 10.34204/jiafe.v9i2.8798
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 The Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Author Guidelines
Email the author 
