TATA CARA PENGINPUTAN DAN PELAPORAN PAJAK STATISTIK KOTA BOGOR FOR INPUTTING AND REPORTING TAX STATISTICS OF THE CITY OF BOGOR
Abstract
ABSTRAK
Dalam instansi pemerintah contohnya Badan Pusat Statistik Kota Bogor, profesi perpajakan ditugaskan kepada Bendahara Pemerintah yang berkewajiban untuk memotong / memungut pajak, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutang. DJP memiliki laman khusus untuk instansi pemerintah, sehingga penulis tertarik untuk mengetahui cara penginputan dan pelaporan PPh 21 pada instansi pemerintah, yaitu Badan Pusat Statistik Kota Bogor. Penginputan dan pelaporan PPh 21 menunjukkan bahwa penginputan data perpajakan dapat dilakukan dengan menggunakan 2 metode, yaitu penginputan langsung dan tidak langsung. Metode penginputan langsung dilakukan pada situs resmi DJP pada menu SPT 21 Instansi Pemerintah dengan mengisi format perekaman tersebut. Sedangkan metode penginputan tidak langsung dilakukan dengan menggunakan formulir bukti potong yang terdiri dari 4 lembar kerja dan hanya 3 lembar kerja saja yang perlu diisi, yaitu lembar kerja rekap, 21, dan dasar pemotongan.
Kata kunci : PPh 21, Tarif Pajak, e-SPT
ABSTRACT
In government agencies, for example the Bogor City Central Statistics Agency, the tax profession is assigned to the Government Treasurer who is obliged to withhold/collect taxes, deposit and report taxes owed. DJP has a special page for government agencies, so the author is interested in knowing how to input and report PPh 21 to government agencies, namely the Bogor City Central Statistics Agency. Inputting and reporting PPh 21 shows that tax data input can be done using 2 methods, namely direct and indirect input. The direct input method is carried out on the official DJP website in the SPT 21 Government Agency menu by filling in the recording format. Meanwhile, the indirect input method is carried out using a proof of deduction form which consists of 4 worksheets and only 3 worksheets need to be filled in, namely recap worksheet, 21, and basic deductions.
Keywords: PPh 21, Tax Rates, e-SPT
References
DAFTAR PUSTAKA
Barata, Atep Adya. 2011. Panduan Lengkap Pajak Penghasilan. Jagakarsa:
Transmedia Pustaka.
Ilyas, Wirawan B, Rudy Suhartono. 2017. PERPAJAKAN: Pembahasan Lengkap
Berdasarkan Perundang-undangan dan Aturan Pelaksanaan Terbaru. Edisi
Jakarta: Mitra Wacana Media.
Mardiasmo. 2019. PERPAJAKAN. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
Mustaqiem. 2014. Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di
Indonesia. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
Mustaqiem. 2014. Perpajakan Dalam Konteks Teori dan Hukum Pajak di
Indonesia. Yogyakarta: Buku Litera Yogyakarta.
Prakoso, Aryo, Neli Novia Andriani. 2019. Pelaporan SPT Orang Pribadi dengan
e-form dan e-filing. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Setyaningsih, Eka Dyah, dkk. 2021. Pemotongan dan Pemungutan Pajak
Penghasilan. Yogyakarta: Expert.
Soeradi. 2015. BENDAHARAWAN PEMERINTAH; Optimalisasi Tugas dan
Peranannya Sebagai Pemotong/Pemungut Pajak. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Syarifudin, Akhmad. 2018. Buku Ajar Perpajakan. Kebumen: STIE Putra Bangsa.
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.02/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
Badan Pusat Statistik. 2023. Pelayanan Statistik Terpadu. https://pst.bps.go.id/. (Diakses 21 Juni 2023).
Badan Pusat Statistik. 2023. Realisasi Pendapatan Negara 2021-2023. https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatannegara.html. (Diakses 29 Januari 2023)
Badan Pusat Statistik Kota Bogor. 2023. Profil BPS. https://ppid.bps.go.id/app/konten/3271/Profil-BPS.html. (Diakses 15 Februari 2023).
Inspektorat Jendral. 2017. Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negri (PPNPN) yang di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. https://kkp.go.id/itjen/artikel/791-pembayaran-penghasilan-bagi-pegawai-pemerintah-non-pegawai-negeri-ppnpn-yang-dibebankan-pada anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara-apbn. (19 Maret 2023).
Abstract views : 9
views : 0
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 Jurnal Aplikasi Bisnis dan Komputer
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
