PENERAPAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFI UNTUK MONITORING KEPATUHAN MASYARAKAT KOTA BOGOR TERKAIT PEMBAYARAN PBB P2
Abstract
ABSTRAK
Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor penghasilan bagi negara yang cukup berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Maka pemerintah diharapkan untuk mengelola pajak dengan baik agar terwujud pembangunan yang maksimal..Salah satu cara mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan dalam penerimaan pajak.Jika wajib pajak kurang berperan aktif dalam membayar pajak maka akan menjadi masalah dari realisasi pajak tersebut.alah satu hal yang harus dimonitori yaitu tingkat kepatuhan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya ArcGIS maka akan mempermudah pengguna untuk mengambil suatu keputusan berdasarkan data/fakta yang terjadi. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk membantu pemerintah dalam memonitoring tingkat kepatuhan masyarakat agar dapat ditemukan solusi bagaimana cara mengedukasi masyarakat dalam hal peningkatan tingkat kepatuhan dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). Penelitian ini digunakan juga untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait PBB P2.Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi. Pengamatan (observasi) dilakukan secara langsung dengan menggunakan metode survey. Teknik yang digunakan adalah dengan memberikan kuesioner yang disusun di aplikasi milik Esri yaitu ArcGIS Survey123 yang termasuk dalam kuesioner tertutup Hasil penelitian disajikan dalam bentuk dashboard monitoring pembayaran PBB P2 dalam aplikasi ArcGIS Dashboard.Lapisan masyarakat kota Bogor yang diteliti beragam mulai dari remaja hingga pada jenjang orang dewasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 70% daripada lapisan masyarakat di kota Bogor patuh dalam membayar PBB P2. Namun sayangnya 30% dari responden tidak patuh dalam membayar pajak dengan berbagai alasan yang mendukung.
Kata kunci : Sistem Informasi, Geografis, Monitoring, PBB P2, Bogor.
ABSTRACT
Land and Building Tax is one of the income factors for the state which contributes sufficiently to regional income. So the government is expected to manage taxes properly so that maximum development can be realized. paying taxes will be a problem for the realization of the tax. One thing that must be monitored is the level of compliance of the community itself. With ArcGIS it will be easier for users to make a decision based on the data/facts that occur. This research has the goal of assisting the government in monitoring the level of public compliance so that solutions can be found on how to educate the public in terms of increasing the level of compliance in terms of payment of Land and Building Tax in the Rural and Urban Sectors (PBB P2). This research is also used to evaluate government policies related to PBB P2. This research uses a data collection method, namely observation. Observation (observation) is carried out directly using the survey method. The technique used is to provide a questionnaire compiled in Esri's application, namely ArcGIS Survey123 which is included in a closed questionnaire. The results of the research are presented in the form of a P2 PBB payment monitoring dashboard in the ArcGIS Dashboard application. mature. The results of the study show that 70% of the people in the city of Bogor comply with paying PBB P2. But unfortunately 30% of the respondents are not compliant in paying taxes with various supporting reasons.
Keywords: Information System, Geographic, Monitoring, PBB P2, Bogor.
References
DAFTAR PUSTAKA
Devano, S. d. (2006). Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu. Jakarta: Kencana . hal - 109.
Endarto, Danang. dkk. 2009. Geografi 3 : Untuk SMA/MA Kelas XII. Jakarta : Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
Esri Indonesia. 2020. The Science of Where. PT Esri Indonesia, Jakarta.
Gistut. 1994. Sistem Informasi Geografis. Gramedia Pustaka Utama.
Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya. Tax & Accounting Review, Vol. 1. No. 1.
Mandala, Harefa. 2016. Kendala Implementasi dan Efektivitas Pemungutan Pajak PBB-P2 Oleh Pemerintah Kota Makassar. Jurnal Ekonomi Kebijakan Publik, 7(1), 1-16.
Maulida, Rani. 2018. ”Mengenal Pajak Bumi dan Bangunan”.https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pajak-bumi- dan-bangunan,diakses pada 21 Februari 2025 pukul 18.30.
Memahami Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan. 7 Juni 2021. https://ayopajak.com/cara-menghitung-pajak-bumi-dan-bangu nan/ , diakses pada 9 Maret 2022 23:59.
Nafiah, Zumrotun. 2018. Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal STIE Semarang.10 (1).
Napitupulu, Lucia Silveria, Novi Budiarso. 2015. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah Dan Implikasinya Terhadap Pencatatan Akuntansi Pada Pemerintah Kota Manado. Jurnal EMBA, 3(1),463-472.
Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal Akuntansi dan Pajak, 21(1),142-151.
Pratiwi, Hesti, Muhaimin,Wa Ode Rayyani. 2020. Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. Jurnal Riset Perpajakan, 3(1), 24-32.
Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Sekretaris Daerah Kota Bogor.
Rahayu, S. K. (2010). PERPAJAKAN INDONESIA : Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta: Graha Ilmu. hal : 141.
Rahman, Arif. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan TerhadapKepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. (Skripsi, Universitas Negeri Padang, 2018) Diaksesdari http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2946.
Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2018.Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Bogor.
Siahaan, M. P. (2010). Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset.
Suryadi. 2006. Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei di Wilayah Jawa Timur. Jurnal Keuangan Publik. Vol 4 (1) : Hal. 17.
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan. Direktur Jenderal Pajak. Jakarta.
DOI: 10.33751/jubikom.v5i2.12115


Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2025 Jurnal Aplikasi Bisnis dan Komputer

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.