The Responsibility Of Pt Kereta Api Indonesia Due To Crossing Accidents From The Perspective Of Maqashid Syariah (Case Study Of The Padang Road Railway Crossing, Medan Tembung)
Abstract
This research examines the accountability of PT Kereta Api Indonesia (KAI) for accident victims at level crossings without barriers from the perspective of Maqashid Syariah, with a case study on Jalan Padang, Medan Tembung. The purpose of this research is to identify the factors causing accidents, formulate solutions to reduce the accident rate, and analyze the accountability of PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) towards the victims from the perspective of Maqashid Syariah. This research uses qualitative methods, and the type of research is empirical juridical with a case approach, legislative approach, and conceptual approach. The research results show that PT KAI cannot be held directly responsible for accidents at level crossings without gates because the responsibility for installing gates and regulating level crossings lies with the government according to road class. Factors that cause the absence of gates at all level crossings include budget limitations, the large number of crossings, the complexity of installation authority, and the lack of public awareness. Solutions to reduce accidents at level crossings include public outreach, closing unofficial crossings, installing concrete barriers to block vehicles, and regular evaluation and supervision by the government. From the perspective of Maqashid Syariah, particularly the principle of preserving life (Hifzhu An-Nafs), PT. KAI still has a moral responsibility to assist accident victims by helping with insurance claims for accident victims, enhancing security, and educating the public, even though it is not directly responsible for the installation of crossing gates. This research concludes the need for cooperation between PT KAI, the government, and the community to improve safety at level crossings.
Keywords: Accountability, Accident, train, Level Crossing, Maqashid Shariah
Keywords
References
Aghstya, A. (2021). Sosialisasi di Perlintasan Sebidang sebagai Upaya Meningkatkan Disiplin Pengguna Jalan. In Jurnal Pengabdian Masyarakat (Vol. 1, Issue 1).
Alhadi Alif M. (2020). Tanggung jawab Perdata PT. Kereta Api Indonesia Akibat Kecelakaan Terhadap Penumpang Menurut Undang-undang Nomor 23 tahunn 2007 Tentang Perkeretaapian.
Ali Kusumo, B. (2008). Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Di Indonesia (Vol. 2).
Atikah, I. (2022). Metode Penelitian Hukum.
Efendi Jonaedi, & Ibrahim Johnny. (2016). Metode Penelitian Hukum : Normatif dan Empiris. Kencana.
Indonesia, K. P. (n.d.-a). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan.
Indonesia, K. P. (n.d.-b). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan.
Indonesia, K. P. (2015). Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian.
Indonesia, P. P. (2007). Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
Indonesia, P. P. (2009a). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian.
Indonesia, P. P. (2009b). Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
Kelo Dewi Mustika Gita. (2020). Evaluasi Perlintasan Sebidang Jalan Rel Dengan Jalan Raya Di Kota Semarang. 4.
Khoiri Misdar Farid. (2012). Tanggung Jawab PT. (Persero) Kereta Api Indonesia Terhadap Pengguan Jalan Akibat Kecelakaan Pada Pintu Perlintasan Kereta Api di DAOP IV Semarang Jawa Tengah.
Mufid M. (2016). Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer.
Nur Iffatin. (2014). Dialektika Teks dan Konteks Maqashid Syariah. STAIN Tulungangung Press.
Oktaria Setyo Dhina. (n.d.). Aspek Hukum Perlintasan Sebidang bagi Penjaga Perlintasan Sebidang Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro (Vol. 2). Online.
Rachmad Hidayat, A., & Setiadji, S. (n.d.). Tanggung Jawab PT. Kereta Api (Persero) Terhadap Penumpang Yang Menjadi Korban Kecelakaan Kereta Api (Vol. 5).
Rozaq Fadli dkk. (2021). Sosialisasi Keselamatan Perkeretaapian untuk Meningkatan Peran Masyarakat Tertib Berlalu Lintas di Perlintasan Sebidang.
Sigit, S., Nugroho, S. H., & dkk. (2020). Metodologi Riset Hukum.
Supriadi Asep. (2014). Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.
Toriquddin, M. (n.d.). Teori Maqashid Syariah Prespektif Al-syatibi. http://kunakaabir.blogspot.com/2007/09/imam-
wicaksono, ario. (2015). Pertanggungjawaban Pidana ΡΤ. ΚΑΙ (Persero) Atas Kecelakaan Yang Terjadi Di Perlintasan Kereta Api Tanpa palang Pintu Terkait Dengan Undang-undang No.21 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian.
DOI: 10.33751/jhss.v8i3..10880
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
