KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMBERIAN PINJAMAN ONLINE PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN STUDI KASUS KOPERASI SIMPAN PINJAM CIPTA USAHA MANDIR

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujaun untuk membahas permasalahan hukum kepastian hukum dalam pemberian pinjaman online pada koperasi simpan pinjam berdasarkan undang undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Penelitian ini berdasar dari aturan perkoperasian dan ketentuan hukum layanan pinjam meminjam secara online, dengan melibatkan koperasi simpan pinjam cipta usaha mandiri sebagai objek penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Yuridis Normatif atau penelitian hukum kepustakaan dalam penelitian ini menganalisis bahan pustaka untuk mengkaji dan menganalisis data yang berkaitan dengan bahan hukum premier yang kemudian bahan dan hasil penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Hasil pelelitian menunjukan bahwa dalam aturan hukum yang berlaku di indoneseia maka koperasi simpan pinjam dalam melakukan kegiatan layanan pinjam meminjam berbasis online terdapat beberapa aturan hukum yang mendukung kegiatan koperasi simpan pinjam, dan penelitian ini menunjukan bahwa dalam transaksi online mengalami beberapa hambatan dalam kepastian hukum, dimana dalam jaminan hukum pengembalian pinjaman pada koperasi simpan pinjam cipta usaha mandiri tepat waktu, dan juga kepastian hukum menjamin kerahasiaan data anggota koperasi simpan pinjam. Masalah dalam transaksi online pada koperasi simpan pinjam cipta usaha mandiri, selama ini adalah anggota tidak bisa memenuhi kewajibannya sesuai apa yang diperjanjikan. maka dalam hal penanganan masalah diperlukan tahapan-tahapan untuk menjaga kelancaran pembayaran guna untuk menjaga komunikasi antara Koperasi dengan Anggota, mulai dari mendatangi anggota yang bermasalah, memberikan penagihan berupa surat, memeberikan surat penggilan untuk menemui pengurus di kantor, hingga gugatan kepengadilan apabila semua tahan sebelumnya anggota tidak mengindahkannya. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa diperlukan upaya pemerintah untuk memastikan ada jaminan terhadap data anggota sebagai pengguna, dan juga kepastian hukum atas jaminan kepada koperasi atas pengembalian pinjaman secara tepat waktu.

ABSTRAK This research aims to discuss the legal issue of legal certainty in providing online loans to savings and loan cooperatives based on law number 25 of 1992 concerning cooperatives. This research is based on cooperative rules and legal provisions for online lending and borrowing services, involving independent business savings and loan cooperatives as the object of research. The method used in this research is normative juridical legal research or library law research. In this study, it analyzes library materials to study and analyze data related to premier legal materials, which are then processed and analyzed to draw conclusions. The results of the study show that in the legal rules that apply in Indonesia, savings and loan cooperatives in carrying out online-based lending and borrowing service activities, there are several legal rules that support the activities of savings and loan cooperatives, and this research shows that in online transactions there are several obstacles in legal certainty, where in legal guarantees the repayment of loans to independent business savings and credit cooperatives on time, and also legal certainty guarantees the confidentiality of data of members of savings and loan cooperatives. The problem in online transactions at independent business savings and loan cooperatives, so far is that members cannot fulfill their obligations as agreed. So in terms of handling problems, steps are needed to maintain smooth payments in order to maintain communication between the Cooperative and Members, starting from visiting problematic members, providing invoices in the form of letters, giving summons to meet with the management at the office, to lawsuits if all are detained beforehand. the members ignored him. Therefore, the authors argue that government efforts are needed to ensure that there is a guarantee of member data as users, and also legal certainty for guarantees to cooperatives for timely loan repayments. Keywords: savings and loan cooperatives, online loans