IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN BOGOR

Abstract

ABSTRAK

Fokus penelitian ini adalah implementasi kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Bogor, dengan tujuan dapat memahami fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, apa kewenangan dan bagaimana implementasi kewenangan tersebut. Penelitian ini menggunakan Teori Kewenangan yang merupakan hak yang dimiliki seorang pejabat pemerintah atau institusi dan lembaga pemerintahan untuk menjalankan wewenang berdasarkan undang-undang. Teori Penegakan Hukum, proses mewujudkan keinginan- keinginan hukum dalam hal ini pikiran badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan. Teori Sanksi, untuk dapat mengetahui apakah sanksi memberikan pengaruh terhadap sikap patuh atau tidak patuh terhadap norma yang dimuat dalam peraturan daerah. Peneliti menjabarkan bentuk-bentuk wewenang, dan macam-macam sanksi dalam proses penegakan hukum. Penelitian menggunakan Metode Normatif Empiris, sedangkan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriftif analitis. Teknik pengambilan data menggunakan kepustakaan, penelitian lapangan, dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan: a. Fungsi PPNS yaitu sebagai pegawai negeri sipil yang diberikan wewenang untuk melakukan 2. Kewenangan PPNS Kabupaten Bogor mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah. Faktor pendukung meliputi kualitas aparatur baik sisi kemampuan skill dalam melakukan penyidikan dan latar belakang pendidikan dan dukungan dari sisi regulasi/kebiijakan pemerintah. Sementara penghambat mliputi minimnya sarana/prasana, masih kurangnya jumlah PPNS dan sanksi yang tidak tegas.

Kata Kunci: PPNS, penegakan peraturan daerah, Implementasi.

ABSTRACT

The focus of this research is the implementation of the authority of Civil Servant Investigators in the enforcement of Regional Regulations in Bogor Regency, with the aim of being able to understand the function of Civil Servant Investigators, what authority is and how the authority is implemented. This study uses Authority Theory, which is the right of a government official or government institution and institution to exercise authority based on law. Law Enforcement Theory, the process of realizing legal desires, in this case the minds of lawmaking bodies formulated in regulations. Sanction Theory, to find out whether sanctions have an effect on obedience or disobedience to the norms contained in regional regulations. Researchers describe the forms of authority and types of sanctions in the law enforcement process. The study used the Normative Empirical Method, while the nature of the research used in this study was analytical descriptive. Data collection techniques using literature, field research, and interviews. Based on the research results, the authors conclude : a. The PPNS function is as a civil servant who is given the authority to perform 2. Authority PPNS Bogor Regency has the authority to carry out investigations against the public or legal entities that violate local regulations. Supporting factors include the quality of the apparatus both in terms of skills in conducting investigations and educational background and support from the side of government regulations / policies. Meanwhile, the obstacles include the lack of facilities / infrastructure, the insufficient number of PPNS and unclear sanctions

Keywords: PPNS, enforcement of local regulations, implementation.