ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA DISERSI APARAT NEGARA

Abstract

ABSTRAK

           Tujuan penelitian ini ialah untuk menjabarkan secara mendasar bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. TNI terdiri dari tiga matra yakni matra darat, matra laut dan matra udara yang merupakan garda terdepan dalam menjaga pertahanan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). TNI memiliki tugas pokok yakni melakukan operasi militer untuk keperluan perang maupun bukan untuk keperluan perang. Kedudukan anggota TNI di mata hukum tidaklah berbeda dari masyarakat sipil yang mana haruslah tetap tunduk atau patuh terhadap semua aturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia ini. Segala perbuatan apapun yang dilakukan oleh oknum anggota yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan melanggar peraturan di lingkungan militer pada dasarnya merupakan suatu tindakan yang dapat mencoreng martabat dan nama baik TNI jika hal tersebut tidak segera ditindak lanjuti secara tegas. Adapun identifikasi masalah pada penulisan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap oknum TNI AD yang terbukti telah melakukan tindak pidana penyimpangan seksual dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara mengenai tindak pidana penyimpangan seksual yang dilakukan oleh oknum TNI AD. Adapun metode yang digunakan dalam Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, jenis penelitian normatif yuridis yang didukung penelitian empiris, pengumpulan data melalui peneltian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research), kemudian data yang diperoleh diolah menggunakan metode kualitatif. Oknum TNI AD yang terlibat dalam tindak penyimpangan seksual ini juga dianggap telah melanggar hukum disiplin militer yang mana selama proses pemeriksaan perkara di persidangan harus didasarkan Hukum Acara Peradilan Militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Kata Kunci : Tentara Nasional Indonesia (TNI), Tindak Pidana Penyimpangan Seksual, Kesusilaan, Peradilan MiliterTop of FormTop of Form.

ABSTRACT

           The aim of this research is to explain fundamentally that the Indonesian National Army (TNI) is the armed forces of a country based on statutory regulations. The TNI consists of three dimensions, namely the land force, sea force and air force, which is the front guard in maintaining the defense and security of the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). The TNI has the main task of carrying out military operations for war purposes and not for war purposes. The position of TNI members in the eyes of the law is no different from that of civil society, which must remain subject to or obedient to all legal regulations in force in the country of Indonesia. Any action carried out by individual members that is contrary to applicable legal norms and violates regulations in the military environment is basically an action that can tarnish the dignity and good name of the TNI if this is not immediately followed up firmly. The identification of the problem in this writing is how criminal responsibility is held for individuals from the Indonesian Army who are proven to have committed criminal acts of sexual deviance and how judges consider in deciding cases regarding criminal acts of sexual deviance committed by individuals from the Indonesian Army. The method used in this research is descriptive analysis, a type of normative juridical research supported by empirical research, data collection through library research and field research, then the data obtained is processed using qualitative methods. The TNI AD personnel who were involved in this act of sexual deviance were also deemed to have violated military disciplinary law, which during the process of examining cases at trial must be based on the Military Justice Procedure Law as regulated in Law Number 31 of 1997 concerning Military Justice.

Keywords: Indonesian National Army (TNI), Crime of Sexual Deviance, Morality, Military Justice