kode etik

KODE ETIK PENULISAN JURNAL PALAR

(PAKUAN LAW RIVIEW) 

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal I

 

  1. Kode etik pelaku penelitian ini berlaku bagi dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam lingkungan Fakultas Hukum
  2. Pelanggaran terhadap kode etik pelaku penelitian dikategorikan sebagai prilaku tidak terpuji (scientificmisconduct) berupa Fabrikasi, Falsisfikasi, dan Plagiarisme pada tahap pengususlan, pelaksanaan, pelaporan, publikasi, dan pemanfaatan hasil penelitian.
 

BAB II

PRINSIP-PRINSIP DASAR

Pasal 2

 

Penelitian berpedoman kepada prinsip dasar yaitu:

  1. kejujuran;
  2. profesionalisme;
  3. efektifitas;
  4. produktivitas;
  5. kesetaraan;
  6. keadilan;
  7. objektifitas;
  8. saling menghargai;
  9. amanah;
  10. keterbukaan;
  11. kelayakan
 

BAB III

ETIKA BERPERILAKU PELAKU PENELITIAN

Pasal 3


Dalam melakukan penelitian, seorang peneliti harus:

  1. menjunjung tinggi kesusilaan dengan penuh kesadaran dan bertanggungjawab;
  2. menjunjung tinggi universalitas dan objektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kebenaran;
  3. memiliki integritas dan profesionalisme, menaati kaidah keilmuan, serta menjunjung tinggi nama baik Fakultas Hukum Universitas Pakuan;
  4. berperilaku jujur, bernurani, dan berkeadilan, tidak diskriminatif terhadap lingkungan penelitiannya;
  5. menghormati subjek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral, dan tidak merendahkan martabat sesama ciptaan tuhan;
  6. menghindari konflik kepentingan, teliti, dan meminimalkan kesalahan prosedur dalam pelaksanaan penelitian;
  7. memahami dan bertanggungjawab atas manfaat dan risiko-risiko dari penelitiannya dan menjelaskannya kepada publik tentang manfaat dan risiko-risiko tersebut; dan
  8. membuka diri terhadap kritik, saran, dan gagasan baru terhadap proses dan hasil penelitian, serta membiarkan peneliti lain mengulas (review) hasil penelitian tersebut.

 

BAB IV

PROSES PENELITIAN

Pasal 4

 

  1. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti harus mengikuti metode ilmiah yang tersusun secara sistematis, mencakup mencari dan merumuskan masalah, menyusun kerangka pikiran, merumuskan dan menguji hipotesis, melakukan pembahasan, dan menarik kesimpulan guna mendapatkan hasil riset yang dapat dipertanggungjawabkan.
  2. Metodologi dan hasil penelitian bersifat terbuka tetapi bila subjek penelitiannya adalah manusia, maka asas kerahasiaan untuk hal-hal tertentu perlu dipatuhi.
  3. Penelitian yang melibatkan manusia atau hewan perlu memperhatikan dan mematuhi regulasi yang berlaku secara internasional, nasional, maupun lokal, serta etika penelitian yang telah diberlakukan oleh organisasi profesi yang terkait.
 

BAB V

PENGAMBILAN DATA 

Pasal 5

 

  1. Data yang diperoleh dari hasil penelitian harus memiliki kriteria validitas, dapat dipertanggung jawabkan (reliable), dan objektif.
  2. Data hasil penelitian harus dipublikasikan oleh penelitinya, kecuali data tersebut bersifat rahasia atau publikasinya dapat menyebabkan keresahan publik.
  3. Data yang dihasilkan dari penelitian hendaknya tetap disimpan selama minimal 10 (sepuluh) tahun setelah dipublikasikan.
  4. Lembaga Penelitian, Pusat Penelitian atau Laboratorium wajib mensyaratkan peneliti menggunakan buku catatan harian penelitian (logbook) dalam setiap aktivitas penelitian dan diberi tanggal pengukuran/pengumpulan data oleh peneliti dan ditandatangani oleh peneliti, dan diverifikasi oleh atasan peneliti dalam pelaksanaan penelitian.
 

BAB VI

KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 6

 

  1. Peneliti harus bersikap objektif dan terhindar dari konflik kepentingan, baik bersifat personal, intelektual, finansial, maupun profesional.
  2. Peneliti wajib menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan objektivitas dalam pelaksanaan penelitian.
  3. Apabila dalam kasus tertentu sehingga menyebabkan konflik kepentingan seperti yang dijelaskan pada point 1 pasal 6 ini tidak dapat dihindarkan, maka peneliti harus mengungkapkannya kepada Komisi Etika Penelitian.

 

BAB VII

PUBLIKASI ILMIAH

Pasal 7

 

  1. Setiap informasi hasil penelitian harus didiseminasikan, disebarluaskan, dan/atau dipublikasikan di media cetak atau elektronik pertama kali dan sekali, tanpa mengenal publikasi berganda/duplikasi, kecuali yang bersifat rahasia atau menyebabkan keresahan publik.
  2. Hasil penelitian dapat dipublikasikan dalam bentuk artikel yang dipublikasi pada jurnal ilmiah atau prosiding atau dalam bentuk buku.
  3. Peneliti sebaiknya mencantumkan sumber dana penelitian, kecuali penyandang dana menolak pencantuman tersebut.

 

BAB VIII

KEPEMILIKAN (AUTHORSHIP) 

Pasal 8

 

  1. Penulis pada suatu karya tulis ilmiah yang dipublikasikan adalah orang yang memberikan kontribusi intelektual berupa konsep, desain penelitian, analisis dan interpretasi data, menulis manuskrip, serta memberikan koreksian yang signifikan dalam proses penyelesaian tulisan hingga dapat diterbitkan.
  2. Seseorang yang hanya membantu proses pengumpulan dan analisis data, membantu pekerjaan di lapangan dan laboratorium, atau membantu pengelolaan administrasi penelitian tidak dikategorikan sebagai penulis dalam sebuah publikasi.
  3. Seorang penulis harus ikut bertanggung jawab atas substansi yang ditulis; termasuk jika terdapat tindakan non-etis, baik ketika kegiatan penelitian dilakukan mapun dalam proses penulisan karya ilmiahnya.
  4. Penulis yang tercantum pada ayat 1 pada pasal 8 ini tidak dapat dicabut hak kepemilikannya tanpa izin tertulis dari yang bersangkutan.
 

Pasal 9

  1. Jika terdapat lebih dari seorang penulis pada suatu karya ilmiah, maka penulis pertama adalah penulis yang memberikan kontribusi terbesar.
  2. Urutan nama penulis berikutnya ditulis berdasarkan proporsionalitas kontribusinya.


Pasal 10

 

  1. Pencantuman nama penulis karena alasan penghargaan atau sebagai hadiah tidak sepatutnya dilakukan.
  2. Pihak lain yang hanya membantu proses pekerjaan di lapangan atau laboratorium tetapi tidak menjadi penulis, sebaiknya diberi ucapan penghargaan pada bagian ucapan terima kasih (acknowledgement).
  3. Tindakan tidak mencantumkan nama seseorang yang telah berkontribusi secara signifikan dan memenuhi kriteria pencantuman namanya sebagai penulis dengan alasan apa pun, dikategorikan sebagai tindakan tidak etis.
 

BAB IX

PERSYARATAN TAMBAHAN

Pasal 11

 

  1. Peneliti harus mematuhi prosedur operasional standar untuk keamanan dan keselamatan dalam pelaksanaan penelitiannya.
  2. Lembaga Penelitian, Pusat Penelitian, atau Laboratorium wajib membuat dan menerapkan standar prosedur operasional (SOP) untuk keamanan dan keselamatan dalam pelaksanaan penelitian bagi peneliti.
  3. Setiap SOP pemenuhan standar dalam penelitian harus dipatuhi oleh peneliti di Fakultas Hukum.
 

Pasal 12

  1. Peneliti yang penelitiannya atas biaya Pemerintah atau Fakultas Hukum diwajibkan mempublikasikan hasil penelitiannya, kecuali hasil tersebut bersifat rahasia atau dapat meresahkan publik.
  2. Kepemilikan dan royalti dari hasil penelitian yang dipatenkan diatur dalam ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum.
 

BAB X

BENTUK PELANGGARAN ETIKA PENELITIAN

Pasal 13

 

  1. Pelanggaran atau penyimpangan (malalaku) Etika Penelitian meliputi:
    1. fabrikasi data;
    2. falsifikasi data;
    3. plagiat;
    4. plagiat diri sendiri (self plagiarism);
    5. melakukan pemerasan dan ekspoitasi tenaga peneliti;
    6. bertindak tidak adil (injustice) sesama peneliti dalam pemberian insentif dan kepemilikan hak kekayaan intelektual;
    7. melanggar kesepakatan dan perjanjian yang telah ditulis dalam usul penelitian; dan
    8. melanggar peraturan perundang-undangan tentang subjek manusia atau publik, serta ketentuan hukum yang menyangkut penelitian.
  2. Peneliti yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran Etika Penelitian dapat dikenakan sanksi oleh Ketua Dewan Redaksi.
 

BAB XI

PENEGAKAN ETIKA PENELITIAN 

Pasal 14

 

  1. Setiap peneliti di Fakultas Hukum wajib mengetahui, memahami, dan menaati semua ketentuan yang tercantum pada Etika Penelitian.
  2. Dalam menegakan Etika Penelitian di lingkungan Fakultas Hukum dibentuk Komisi Etika Penelitian.
  3. Pembentukan Komisi Etika Penelitian ditetapkan oleh Ketua Dewan Redaksi.
  4. Komisi Etika Penelitian terdiri dari dewan pakar peneliti dari berbagai bidang keilmuan di Fakultas Hukum, yang keanggotaannya berjumlah 5 atau 8 orang ditetapkan oleh Ketua Dewan Redaksi, bersifat ad hoc atas usul Senat.
  5. Jabatan dan pangkat Anggota Komisi Etika Penelitian tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat peneliti yang diperiksa.
  6. Komisi Etika Penelitian bertugas dan berwenang memeriksa dugaan pelanggaran Etika Penelitian berdasarkan pada pengaduan dari pihak yang dirugikan
  7. Komisi Etika Penelitian memeriksa dugaan pelanggaran etika penelitian secara tertutup untuk menghormati asas praduga tidak bersalah.
  8. Komisi Etika Penelitian membuat keputusan setelah memeriksa peneliti yang diduga melanggar Etika Penelitian.
  9. Komisi Etika Penelitian harus memberi kesempatan kepada peneliti yang diduga melanggar Etika Penelitian untuk membela diri pada sidang tertutup dalam pemeriksaan pelanggaran Etika Penelitian.
  10. Komisi Etika Penelitian membuat keputusan setelah peneliti yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
  11. Putusan Komisi Etika Penelitian diambil secara musyawarah dan mufakat.
  12. Apabila putusan tidak dapat diambil dengan musyawarah dan mufakat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
  13. Putusan Komisi Etika Penelitian bersifat final.
  14. Komisi Etika Penelitian menyampaikan putusan hasil sidang majelis kepada Ketua Dewan Redaksi Fakultas Hukum sebagai dasar.
 

BAB XII

SANKSI DAN PENERAPAN SANKSI

SANKSI BAGI MAHASISWA

Pasal 15

 

  1. Apabila berdasarkan delik aduan dan kesaksian telah terbukti melanggar Etika Penelitian sesuai dengan Peraturan Ketua Dewan Redaksi ini, maka Ketua Dewan Redaksi dapat menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai pelanggar Etika Penelitian.
  2. Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Etika Penelitian, secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
    1. teguran lisan terdokumentasi;
    2. peringatan tertulis;
    3. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
    4. pembatalan nilai seminar hasil penelitian atau nilai ujian akhir komprehensif yang diperoleh mahasiswa;
    5.  pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
    6. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
    7. pembatalan ijazah untuk alumni.
 

Pasal 16

SANKSI BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

 

Sanksi bagi dosen dan tenaga kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran Etika Penelitian, secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:

  1. teguran;
  2. peringatan tertulis;
  3. penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
  4. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
  5. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang telah memenuhi syarat;
  6. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau
  7. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
 

Pasal 17

Penerapan Sanksi

 

Sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dan 16 dijatuhkan sesuai dengan proporsi pelanggaran Etika Penelitian.

 

BAB XIII 

PENUTUP

Pasal 18


Peraturan Ketua Dewan Redaksi Fakultas Hukum ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

 

 

 

 

                                                            

                                                                                                                           Ketua Dewan Redaksi

 

 

 

                                                                        Ari Wuisang S.H.,M.H

NIDN: 0408017802