REFORMASI PEMILU DAN BUDAYA DEMOKRASI ANALISIS DAMPAK TIDAK ADANYA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI IKN
Abstract
Abstract
The aim of this research is to explain that from the analysis of the IKN Law which moved the capital to East Kalimantan. The problems in this research relate to aspects of democracy and constitutionality, especially regarding the appointment of a Head of Authority who is not elected by the people and whose term of office is unlimited. This research uses a type of normative juridical research where the focus of this research is to analyze Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital (UU IKN). The findings that can be expressed about the IKN Law are contrary to the principles of democracy and the rule of law in the 1945 Constitution. The making of the IKN Law which is not participatory and dominative has the potential to hamper democracy in Indonesia. Therefore, revision of the IKN Law is necessary to ensure its conformity with democratic principles and constitutionality.
Keywords: Democracy, National Capital, Law Number 3 of 2022
Abstrak
Tujuan penelitian ini untuk menjabarkan bahwa dari analisis Undang-Undang IKN yang memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur. Adapun masalah dalam penelitian ini pada aspek demokrasi dan konstitusionalitas, terutama terkait penunjukan Kepala Otoritas yang tidak dipilih rakyat dan masa jabatannya tidak terbatas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dimana fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Adapun temuan yang dapat di ungkapkan Undnag-undang IKN ini bertentangan dengan prinsip demokrasi dan negara hukum dalam UUD 1945. Pembuatan UU IKN yang tidak partisipatif dan dominatif berpotensi menghambat demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, revisi UU IKN diperlukan untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip demokrasi dan konstitusionalitas.
Kata Kunci: Demokrasi, Ibu Kota Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.
References
Daftar Pustaka
A. Jurnal :
Alma’arif dan Megandaru W. Kawuryan, ‘Memikirkan Kembali Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2022: Antara Gubernur dan Pejabat Pelaksana’, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemeritahan, Edisi No. 1 Vol. 6, 2021.
Fikri Hadi, ‘Konstitusionalitas Otorita Ibu Kota Nusantara Sebagai Bentuk Pemerintahan Daerah’, Majalah Hukum Nasional, Edisi No. 1 Vol 52, 2022.
Isnu Harjo Prayitno, KONSEP OTORITA IBU KOTA NEGARA NUSANTARA SEBAGAI PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH, Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan PkM, Edisi No. 1 Vol 4, 2022.
Khulaifi Hamdani, Rezim Executive Heavy Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Ibu Kota NusantarA, Jurnal Legislatif, Edisi No. 2 Vol 5.
Muntoha, Demokrasi dan Negara Hukum, Jurnal Hukum, Edisi No. 3 Vol 16, 2009, hlm. 393.
Rizki Mulyaningsih, Kedudukan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Dalam Perspektif Hukum Otonomi Daerah, Lex Ressainance, Edisi No. 2 Vol 7, 2022.
Runi Hariantati, ‘Etika Politik dalam Negara Demokrasi’ Jurnal Demokrasi, Edisi No. 1 Vol 2, 2003.
Shandi Patria Airlangga, ‘HAKIKAT PENGUASA DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRATIS’, Jurnal Ilmu Hukum Unila, Edisi No. 1 Vol 3, 2019.
Solikhul Hadi, ”Pengaruh Konfigurasi Politik Pemerintah Terhadap Produk Hukum” Jurnal, Institut Agama Islam Negeri Kudus,Edisi No. 2 Vol 9, 2015.
Wesley Liano Hutasoit, ‘Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara’, Jurnal Ilmu Sosial , Edisi No 2 Vol 19, 2018.
Zaini Dahlan, EBIJAKAN PEMERINTAH ORDE BARU TERHADAP MAJELIS TA’LIM, Jurnal Pendidikan dan Keislaman, Edisi No. 1 Vol 1, 2018.
Zulkarnain Ridlwan, ‘negara hukum indonesia kebalikan nachtwachterstaat’, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 2 Vol 5, 2012.
B. Buku:
Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi, Cetakan ke-2, Liberty, Yogyakarta, 2000.
Herniwati, M. H. (2021). Perkembangan Politik Hukum Di Indonesia. Politik Hukum.
Idhul Rishan, Hukum & politik ketatanegaraan. FH UII.
Jimly Asshiddiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis,Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstiusi, Jakarta, 2008.
Kevin Raymond Evans, Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia, Jakarta, Arise Consultiice, 2003.
Mahfud MD dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, ”Politik Hukum”, Jakarta: Sinar Grafika 2011.
Mahfud, M. D. “Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: PT.” Radja Grafindo Persada (2012).
Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, ,2003.
Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014.
C. Lainnya :
CR-27, Dinilai Terburu-Buru, Pembahasan RUU IKN Hanya 43 Hari, terdapat dalam https://www.hukumonline.com/berita/a/dinilai-terburu-buru--pembahasan-ruu-ikn-hanya-43-hari-lt61ebb9cc17290/ , diakses pada Minggu, 26 November 202 Pukul 16:15 WIB.”
Tari Octaviani, Mengapa Pemilu itu Penting?, Terdapat dalam https://nasional.kompas.com/read/2023/08/02/00300061/mengapa-pemilu-itu-penting, diakses pada 28 Februari 2024 pukul 15:00 WIB.”
Haryanti Puspa Sari, Deretan Warga dan Tokoh yang Gugat UU IKN ke Mahkamah Konstitusi, terdapat dalam, https://nasional.kompas.com/read/2022/04/08/09091561/deretan-warga-dan-tokoh-yang-gugat-uu-ikn-ke-mahkamah-konstitusi?page=all#google_vignette, diakses pada Minggu, 26 November 2023, pukul 15:00 WIB.
DOI: 10.33751/palar.v10i2.10250
Abstract views : 54
views : 29
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 PALAR (Pakuan Law review)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
.png alt=)
