Settlement Of Land Acquisition Disputes For Komodo Super Priority Tourism Development
Abstract
References
Daftar Pustaka
Buku
Adrian Sutedi, Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta: Djambatan, 2005.
Darwin Ginting, Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
John Salindeho, Masalah Tanah Dalam Pembangunan, Jakarta: Sinar Grafika, 1988.
Maria S.W. Sumardjono, Mediasi Sengketa Tanah, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008.
Susanti Adi Nugroho, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta: Prenada Media, 2009.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
Jurnal
Arya Rizky Hutama, “Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Indonesia”, Vol. 3, No. 6, 2024.
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Depok, “Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026”, Depok, Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Depok, 2021.
Dhaniswara K. Harjono, “Tanggung Jawab Penilai dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”, Vol. 2, No. 1, 2023.
Kurniati, “Mediasi-Arbitrase untuk penyelesaian sengketa tanah”, Sosiohumaniora No. 18 Vol. 3, 2016.
Lina Karlina, “Analisis Hukum Kebijakan Pemerintah Nusa Tenggara Barat Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Di Lombok”, Vol. 1, No.1, 2023.
Rengga Kusuma Putra, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi”, Vol. 7, No. 6, Juni 2024.
Yuda Hose Pranando, “Strategi Pembangunan Pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Solok”, Vol. 3, No. 1, November, 2022.
Internet
Floresa.co dan Project Multatuli, “Saudara Kembar Komodo yang Menolak Dipinggirkan Korporasi Bisnis Pariwisata”, (14 November 2022)
Kemenparekraf, “Infografik: 4 Destinasi Super Prioritas”
Pengadilan Negeri Pontianak, “Nelayan Kecil Dalam Prespektif Undang-Undang Cipta Kerja Serta Implikasinya”
Tim PMO Kawasan KPPIP, “Labuan Bajo – Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang Merupakan Salah Satu Fokus dari Program Pengembangan Kawasan Strategis Nasional Dalam Daftar Proyek Strategis Nasional”
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, “Hentikan Perampasan Tanah dan Represifitas dengan Alasan Pembangunan Pariwisata Premium Labuan Bajo”
DOI: 10.33751/palar.v11i1.11410


Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.