The Procedure For Amending The 1945 Constitution Is Reviewed In Terms Of Positive Law Of The Republic Of Indonesia

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas prosedur perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 serta lembaga yang berwenang dalam proses perubahan tersebut. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis fleksibilitas atau rigiditas prosedur perubahan UUD 1945 serta mencari formulasi ideal untuk perubahan konstitusi di masa depan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur perubahan UUD 1945 pasca reformasi bersifat rigid, dengan persyaratan yang lebih ketat dibandingkan sebelumnya, khususnya dalam mekanisme pengajuan perubahan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Rigiditas ini berpotensi menghambat adaptasi konstitusi terhadap dinamika masyarakat dan perkembangan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan revisi terhadap persyaratan pengajuan perubahan agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan hukum nasional. Kata kunci: perubahan UUD 1945, prosedur konstitusi, rigiditas hukum, Majelis Permusyawaratan Rakyat, reformasi hukum. Abstract This research discusses the procedures for amending the 1945 Constitution and the institutions authorized to carry out the amendment process. Through a normative juridical approach, this research analyzes the flexibility or rigidity of procedures for amending the 1945 Constitution and seeks ideal formulations for future constitutional changes. The research results show that the procedures for amending the 1945 Constitution after reform are rigid, with stricter requirements than before, especially in the mechanism for submitting changes by the People's Consultative Assembly (MPR). This rigidity has the potential to hinder the constitution's adaptation to societal dynamics and legal developments. Therefore, this research recommends revisions to the requirements for submitting changes to make them more inclusive and responsive to national legal needs. Key words: changes to the 1945 Constitution, constitutional procedures, legal rigidity, People's Consultative Assembly, legal reform