KEWENANGAN DPR DALAM RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL PASCA TERBITNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 13/PUU-XVI/2018

Ari Wuisang

Abstract


ABSTRAK :

Persoalan ratifikasi perjanjian internasional merupakan wilayah persentuhan antara hukum tata negara dengan hukum internasional. Pengaturan dan praktik perjanjian internasional di Indonesia mengalami perkembangan dengan terbitnya Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional terhadap UUD. Putusan tersebut telah menimbulkan perumusan hukum baru terhadap kriteria perjanjian yang memerlukan persetujuan DPR dan mekanisme ratifikasinya baik internal maupun eksternal. Hal ini ibarat pedang bermata dua, karena selain menyelesaikan problematika praktik ratifikasi yang terjadi selama ini, sekaligus juga membuka isu-isu hukum baru.

Kata kunci : ratifikasi, perjanjian internasional, uji materiil, Mahkamah Konstitusi.


References


Asshiddiqie, Jimly. Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2009.

_______________. Pengantar Hukum Tata Negara Jilid 1. Jakarta : Sekjen MK-RI, 2006.

Daming, Saharuddin. “Sekapur Sirih tentang Pranata Ratifikasi dan Perjanjian Internasional”. http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:OyNWWi_x0u0J:www.komnasham.go.id/publikasi/doc_download/47-ratifikasi-ham-oleh-saharuddin-daming+proses+ratifikasi+perjanjian+internasional+di+Indonesia&hl=id&gl=id&pid=bl&srcid=. Diakses tanggal 3 Juni 2011.

Dumoli Agusman, Damos. Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktik Indonesia. Jakarta : Refika Aditama, 2010.

Huda, Ni’matul. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2005.

I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional. Bandung : Mandar Maju, 2003.

Juwana, Hikmahanto. Hukum Internasional Dalam Perspektif Indonesia Sebagai Negara Berkembang. Jakarta : Yarsif Watampone, 2010.

_________________. “Konsekuensi Ratifikasi Perjanjian Internasional”. http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/181327/. Diakses tanggal 23 Januari 2011.

Kusuma’atmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes. Pengantar Hukum Internasional. Bandung : Alumni, 2003.

Logemann, J.H.A. Over de Theorie van een Stellig Staatsrecht (Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif), diterjemahkan oleh J.C. Pangkerego. Jakarta : Ichtiar Baru – van Hoeve, 1975.

Manan, Bagir. Konvensi Ketatanegaraan. Bandung : Armico, 1987.

Mauna, Boer. Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: Alumni, 2000.

Parthiana, I Wayan. Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1. Bandung : Mandar Maju, 2002.

Prodjodikoro, Wirjono. Azaz-Azaz Hukum Publik Internasional. Jakarta : Pembimbing Masa, 1967.

Sastroamidjojo, Ali. Pengantar Hukum Internasional. Jakarta : Bhratara, 1971.

Sefriani. Hukum Internasional Suatu Pengantar. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Slamet Kurnia, Titon. Pengantar Sistem Hukum Indonesia. Bandung : Alumni, 2009.

Starke, J.G. An Introduction to International Law (Pengantar Hukum Internasional) 2, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja. Jakarta : Sinar Grafika, 2003.

Suryokusumo, Sumaryo. Hukum Perjanjian Internasional. Jakarta : PT Tata Nusa, 2008.

Suwardi, Sri Setianingsih. Pengantar Hukum Organisasi Internasional. Jakarta : UI Press, 2004.

Van Hoof, G.J.H. Rethinking The Sources of International Law (Pemikiran Kembali Sumber-Sumber Hukum Internasional), diterjemahkan oleh Hata. Bandung : Alumni, 2000.

W. Janis, Mark. An Introduction to International Law. Boston Toronto : Little Brown and Company, 1988.

Whisnu Situni, F.A. Identifikasi dan Reformulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional. Bandung : Mandar Maju, 1989.

Widagdo, Setyo. Masalah-Masalah Hukum Internasional Publik. Malang : Bayu Media, 2008.

www.jimly.com. Terakhir dikunjungi pada tanggal 13 Juni 2011.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.