KONTRUKSI HUKUM DISKUALIFIKASI CALON PETAHANA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Abstract

ABSTRAK

Diskualifikasi calon kepala daerah terjadi pada pilkada serentak 2018 yaitu di Gorontalo, dimana Mahkamah Agung memerintahkan untuk mendiskualifikasi pasangan calon kepala daerah petahana Rum Pagau-Lahmuddin Hambali sebagai calon Bupati Boalemo Gorontalo karena memecat direksi rumah sakit dalam waktu 6 bulan sebelum pilkada serentak sehingga melanggar Pasal 71 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 dan beberapa daerah juga terjadi diskualifikasi calon dengan pelanggaran yang sama yang dilakukan oleh calon kepala daerah petahana beberapa diantarana Pilkada Bupati Jayapura, Pilwakot Makassar, Pare-Pare dan Sinjai. Simpang siur dalam upaya hukum yang dilakukan calon mengakibatkan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri terhadap pelanggaran yang dilakukan menjadi hilang antara lain melakukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, yang seharusnya terdapat upaya administrasi terlebih dahulu di Bawaslu sehingga berlanjut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebelum dilakukan upaya hukum terakhir di Mahkamah Agung.

Kata kunci: pelanggaran, diskualifikasi, upaya hukum.

ABSTRACT

Disqualification of regional head candidates occurs in 2018 simultaneous local elections in Gorontalo, where the Supreme Court ordered the disqualification of incumbent regional head candidates Rum Pagau-Lahmuddin Hambali as Gorontalo Boalemo Regent candidate for firing hospital directors within 6 months prior to simultaneous local elections which violated Article 71 Paragraph (2) of Law Number 10 Year 2016 and several regions also occur disqualification of candidates with the same violations committed by incumbent regional head candidates in the regions of the Jayapura Regent Election, Pilwakot Makassar, Pare-Pare and Sinjai. The confusion in the legal efforts of the candidates resulted in the opportunity to defend themselves against the violations committed being lost, among others, conducting legal remedies to the State Administrative Court, which should have an administrative effort first in the Election Supervisory Body so that it continues to the State Administrative High Court before being carried out final legal remedy in the Supreme Court.

Keywords: violation, disqualification, legal remedies.