KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI MENGUJI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG/PERPPU

R. Muhammad Mihradi

Abstract


Abstrak

Secara normatif, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 mengandung konsekuensi dua hal. Pertama, perlindungan hukum terhadap Perppu yang dinilai bertentangan dengan konstitusi dapat menempuh dua jalur yaitu diuji di MK atau melalui DPR dengan mekanisme persetujuan Perppu pada masa sidang berikutnya. Kedua, Putusan MK di atas berdampak perluasan kewenangan MK yang diatur di dalam Pasal 24 C UUD 1945 yaitu tidak hanya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, namun juga Perppu terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, terdapat perluasan kewenangan melalui putusan MK. Meski demikian, secara akademis, penulis tetap berpendapat, seharusnya Perppu hanya dapat diuji melalui political review atau legislative review oleh DPR sesuai dengan kewenangan yang diberikan Pasal 22 UUD 1945. Hal ini tidak saja selaras dengan penafsiran gramatikal konstitusi melainkan juga merawat koherensi sistem konstitusional sehingga tidak menimbulkan kompleksitas persoalan ketatanegaraan baru.

Kata Kunci: Perppu, Mahkamah Konstitusi, Kewenangan, Menguji.


References


Buku, Disertasi, Jurnal dan Media Massa

A Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai KeputusanPresiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV, Disertasi, Fakultas Pascasarjana UI, 1990.

Abdul Latif, Fungsi Mahkamah Konstitusi: Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi, Yogyakarta: Total Media, 2009.

Ahmad Syahrizal, Peradilan Konstitusi: Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif, Jakarta Pradnya Paramita, 2006.

Benny K Harman, Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi: Sejarah Pemikiran Pengujian UU terhadap UUD, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013.

Iskandar Muda, Pro-Kontra dan Prospektif Kewenangan Uji Konstitusionalitas Perppu, Jurnal Konstitusi Volume 10 Nomor 1, Maret 2013.

Jimly Asshiddiqie, Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Nimatul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara: Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan, Yogyakarta: FH UII, 2014.

R Muhammad Mihradi, Menakar Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terkait Pemilu dan Pilkada Serta Implikasinya Bagi Demokrasi, Jurnal Hukum Pantarei, Diterbitkan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, Volume 1 Nomor 2 November 2008, hlm.56.

R. Muhammad Mihradi, Mahkamah Konstitusi, Sebuah Keajaiban, Opini Kompas 4 Juli 2003, hlm.4.

Internet

Hamdan Zoelfa, Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI pada https://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/04/07/mahkamah-konstitusi-dalam-sistem-ketatanegaraan-ri, diunduh pada 22 Mei 2016.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt526a75edd6771/mk-berwenang-uji-perppu

http://www.tribunnews.com/nasional/2013/10/24/yusril-mk-tidak-berhak-uji-Perppu


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.