Konstitusionalisme Komunitas ASEAN dan Penegakan Rule of Law1

Yunani Abiyoso

Abstract


Abstrak

Komunitas ASEAN merupakan sebuah keniscayaan. Salah satu pilarnya yaitu Komunitas Ekonomi ASEAN harus sudah berjalan pada akhir 2015 ini. Berbagai tantangan dan peluang telah banyak dikaji dari aspek ekonomi dan hukum ekonomi. Hal ini tentu tidak terlepas dari cita-cita awal yang ditentukan yaitu untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan, sehingga negara-negara anggota ASEAN bersepakat untuk membebaskan peredaran barang dan jasa di kawasan Asia Tenggara. Terlepas dari kesiapan menyongsong komunitas ekonomi tersebut, pengkajian dari aspek konstitusi masih sangat minim, padahal pengkajian dari tersebut sangatlah penting khususnya dalam hal mempersiapkan sistem dan perangkat rule of law sebagaimana disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN sebagai prinsip membangun Komunitas ASEAN. Penulisan yang berlandaskan penelitian normatif berusaha menjelaskan aspek konstitusionalisme Komunitas ASEAN dan penegakan rule of law di kawasan ASEAN. Penulisan ini juga hendak merekomendasikan adanya lembaga peradilan di lingkungan ASEAN sebagai pilar democracy constitutionalism dalam kemungkinan penyelesaian sengketa dan penegakan rule of law di kawasan Asia Tenggara.

Kata kunci: konstitusionalisme, ASEAN, peradilan, supremasi hukum


References


ASEAN Secretariat News, The Rule of Law a Fundamental Feature of ASEAN Since Its Inception, <http://www.asean.org/news/asean-secretariat-news/item/the-rule-of-law-a-fundamental-feature-of-asean-since-its-inception>, 23 Mei 2013.

ASEAN Secretariat. ASEAN Charter: Background and Implications, <http://www.aseansec.org> tanggal 10 Januari 2008, diakses 1 Agustus 2015.

_____________. 2009.Roadmap for ASEAN Community 2009-2015, Jakarta: ASEAN Secretariat.

Asshiddiqie, Jimly. 2005, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press.

Brata, Roby Arya. Reviewing the ASEAN Charter, The Jakarta Post, 7 Maret 2013.

Cohen, David, Kevin Tan Yew Lee, Mahdev Mohan (Ed). 2011.Rule of Law Untuk Hak Asasi Manusia di Kawasan ASEAN: Studi Data Awal, Depok: Human Rights Resource Centre.

Craig, Paul dan Grainne de Burca, 1995, European Community Law: Text, Cases and Materials, New York, US: Oxford University Press.

Deinla, Imelda.Rule of Law, Key To Building An ASEAN Community by 2015, <http://www.eastasiaforum.org/2013/03/08/rule-of-law-key-to-building-an-asean-community-by-2015/>, 8 Maret 2013.

Djani, Triansyah, 2007, ASEAN Selayang Pandang, Jakarta: Deplu RI.

KAS. Judicial Training in ASEAN, http://www.kas.de/rspa/en/publications/37729/, 1 Mei 2014.

Lestari, Hesty D. Komunitas ASEAN: Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum, Indonesian Journal of International Law, Volume 6 Nomor 1, Oktober 2008.

Nugent, Neill. 1995. The Government and Politics of the European Union, London: Macmillan Press.

Piagam ASEAN, http://www.asean.org/archive/AC-Indonesia.pdf diakses 23 Juni 2015.

Pinder, John.2001. The EU: A Very Short Introduction, Oxford University Press.

Principe, Michael L. 2000, Albert Venn Dicey and the Principles of the Rule of Law: Is Justice Blind? A Comparative Analysis of the United States and Great Britain, 22 Loy. L.A. Int'l & Comp. L. Rev. 357.

Ruland, Jurgen. 2013.ASEAN Citizens Rights: Rule of Law, Judiciary and Law Enforcement, Belgia, Uni Eropa.

Severino, Rodolfo C. 2006.Southeast Asia in Search of an ASEAN Community, Singapore: ISEAS Publishing.

Situs Pembaruan Peradilan, Hakim Akan Berperan Penting Dalam AEC 2015, <http://www.pembaruanperadilan.net>, 25 Agustus 2013.

Tsani, Burhan. 1990. Hukum dan Hubungan Internasional. Yogyakarta: Liberty.

US Embassy for Cambodia. ASEAN Legal and Judicial Cooperation Workshop, http://cambodia.usembassy.gov/061112_pr.html, 12 Juni 2012.

Wong, Joane. On Legal Harmonisation Within ASEAN, Singapore Law Review <http://www.singaporelawreview.org/2013/10/on-legal-harmonisation-within-asean/>, 31 Oktober 2013.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.