GAYA PERUMUSAN KALIMAT PERINTAH PEMBENTUKAN PERATURAN YANG MENJALANKAN DELEGASI DARI UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

Fitriani Ahlan Sjarif

Abstract


Abstrak

Peraturan delegasi dari Undang-Undang menjadi sebuah kebutuhan yang penting agar Undang-Undang yang dibentuk dapat berjalan dengan baik. Untuk memastikan peraturan delegasi itu dapat mendukung pelaksanaan Undang-Undang lebih baik, dimulai dari perumusan kalimat perintah delegasi kepada peraturan yang dibawahnya. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sistim pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan pedoman bagaimana perumusan hal tersebut. Dari 3 (tiga) peraturan perundang-undangan mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan jelas mengatur bagaimana perumusan perintah pendelegasian. Cukup jelas ketiganya memberikan pedoman, sayangnya penelitian pada pada proses pembentukan peraturan delegasi dari Undang-Undang sejak tahun 1999 sampai dengan 2012 menunjukkan tidak semua perumusan yang ada mengikuti pedoman pedoman tersebut.

Kata kunci : undang-undang, peraturan perundang-undangan, delegasi, perintah


References


A. Hamid. S. Attamimi, Peran Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara,Suatu studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi Pengaturan Dalam kurun waktu PELITA I PELITA IV, Disertasi Doktor, 1990.

Jimly Asshidiqie. Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Jakarta: Konstitusi Press, 2010.

Fitriani Ahlan Sjarif, Administrasi Negara dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, dimuat dalam kumpulan materi kuliah yang dirangkum dalam Hukum Administrasi Sektoral, Depok : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. halaman 31, 2016.

Fitriani Ahlan Sjarif, Pembentukan Peraturan Delegasi dari Undang-Undang Pada Kurun Waktu 1999-2012, Ringkasan Disertasi FHUI, Juli 2017

Maria Farida Indrarti. Ilmu Perundang-Undangan. Yogyakarta :Kanisius, 2004.

__________________________.Materi Muatan Peraturan Pengganti Undang- Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara di Republik Indonesia, Disertasi doktor Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.

Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Pendapat Burkens yang dikutip oleh Prof. Dr. A. Hamid S. Attamumi,S.H., dalam tulisannya Teori Perundang-Undangan Indonesia Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan Indonesia Yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman, halaman 8, sebagai pidato dalam Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tanggal 25 April 1992.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU No. 12 Tahun 2011.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.