EFEKTIVITAS PENGATURAN PAJAK DAERAH KENDARAAN BERMOTOR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR DARI LUAR DAERAH PADA PROVINSI DKI JAKARTA

Griya Firamita, Tjip Ismail

Abstract


Abstract

Motor Vehicle Tax is one of the regional taxes that significantly contributes to Regional Original Income. One of the objectives of the Motor Vehicle Tax is to provide local governments revenue to finance the maintenance of roads and public transportation infrastructure. However, based on the current regulations, the Motor Vehicle Tax can only be imposed on motor vehicle that registered in its region, whereas motor vehicle with police numbers outside the region or registered in other regions often operate in an area for a long period of time. The presence of motor vehicles from outside the area for a long period of time will impact on the road damage or environmental pollution. So, it is necessary to study the provisions of the PKB in order to determine the potential imposition of the tax for motor vehicles from outside the registered area. For this reason, it is necessary to analyze on motor vehicle tax regulations that may include the imposition of motor vehicle tax from outside the registered area.

 

Keyword: Motor Vehicle Tax, Local Government Revenue, Local Tax.

 

Abstrak

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang memberikan kontribusi cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu tujuan pengenaan PKB adalah agar pemerintah daerah mendapat pendapatan untuk membiayai pemeliharaan jalan dan saranana prasarana transportasi umum. Namun, berdasarkan ketentuan peraturan saat ini PKB hanya dapat dikenakan pada kendaraan bermotor yang terdaftar di daerahnya, padahal kendaraan bermotor dengan nomor polisi luar daerah atau yang terdaftar di daerah lain seringkali beroperasi di suatu daerah dalam jangka waktu yang cukup lama. Adanya kendaraan bermotor yang berada dari luar daerah tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama dapat memberikan dampak kerusakan bagi jalan atau pencemaran lingkungan. Untuk itu, perlu dilakukan kajian mengenai ketentuan PKB guna mengetahui potensi pengenaan PKB bagi kendaraan bermotor dari luar daerah terdaftarnya.

 

Kata kunci: Pajak Kendaraan Bermotor, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah    


References


DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Alhusain, A S, A T Mauleny, N W Sayekti, and C M Firdausy. Kebijakan Dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

S.r, Soermaso, Krista, and Yuda Aryanto. Perpajakan : Pendekatan Komprehensif. Perpajakan : Pendekatan Komprehensif, 2007.

Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, Statistik Transportasi DKI Jakarta Tahun 2016, Katalog BPS: 8301007.31. Jakarta: BPS DKI Jakarta, 2017.

Nurmantu, S. Pengantar Perpajakan. Granit, 2005. https://books.google.co.id/books?id=xS2IS2w8xzsC.

B. Jurnal Ilmiah

Bagijo, Himawan Estu. Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Propinsi Di Jawa Timur)†Jurnal Perspektif Volume XVI, no. 1 (Januari 2011): 13.

Bernardin, Deden Edwar Yokeu. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Melalui Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Jurnal Ekspansi Vol. 9, No. 1 (Mei 2017). Hlm. 20.

Bintary, Abharina Avidaniar. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur Tahun 2015-2018.†Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) 1, no. 2 (2020): 97.

Carling, Robert. Tax Earmarking Is It Good Practice?†Perspectives on Tax Reform, 2007.

Harjo, Dwikora. Penggalian Potensi Perluasan Basis Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19†Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah untuk Mewujudkan Masyarakat Madani Vol. 8, No. 1 (Maret 2021): 3. https://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/download/1414/731.

Inayati, . Gunadi, and H Rosdiana. Earmarking Tax Policy on Local Taxation in Indonesia: Towards Pro Fiscal Legitimacy and Budget Flexibility Policy.†KnE Social Sciences 3, no. 10 (2018): 372. https://doi.org/10.18502/kss.v3i10.2922.

Surbakti, Christine Carolina. Peramalan Sumber-Sumber Earmarking Penerimaan Daerah (Studi Kasus: Pembiayaan Pemeliharaan Jalan Kota Di Kota Bandung).†Journal of Regional and City Planning 22, no. 3 (2011): 43.

Surbakti, Christine Carolina. Peramalan Sumber-Sumber Earmarking Penerimaan Daerah (Studi Kasus: Pembiayaan Pemeliharaan Jalan Kota di Kota Bandung). Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 22 No. 3 (Desember 2011). Hlm. 214.

Pramana, I Gede Ivan Wahyu, Ida Ayu Putu Widiati, and Luh Putu Suryani. Penerapan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kendaraan Bernomor Polisi Luar Wilayah Bali.†Jurnal Interpretasi Hukum 1, no. 2 (2020): 43. https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2432.40-45.

C. Makalah/Tesis/Skripsi

Arbani, Faisal Rifqi. Analisis Kerusakan Dini Akibat Perubahan Volume Lalu Lintas Pada Perkerasan Lentur (Studi Kasus _ Ruas Jalan Ahmad Yani Kartasura),†2018.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan Alinea 4.

_______. Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, UU Nomor 28 Tahun 2007, LN Nomor 85 Tahun 2007 TLN Nomor 4740.

_______. Undang-Undang tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, UU Nomor 28 Tahun 2009, LN Nomor 130 Tahun 2009, TLN Nomor 5049.

_______. Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UU Nomor 22 Tahun 2009, LN Nomor 96 Tahun 2009 TLN Nomor 5025.

Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Perda Nomor 8 Tahun 2010, Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5.

_______. Peraturan Daerah tentang perubahan Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Perda Nomor 2 Tahun 2015 Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 102 Tahun 2015 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1019.

_______, Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020, Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 104 Tahun 2019.

E. Putusan

Mahkamah Konstitusi. Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,†2017. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/15_PUU-XV_2017.pdf,.

F. Media Internet

Bapeda DKI Jakarta. Beranda - Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta.†BPRD DKI Jakarta. BPRD DKI Jakarta, 2021. https://bprd.jakarta.go.id.

BPS. Statistik Komuter Jabodetabek: Hasil Survei Komuter Jabodetabek 2014,†2014. https://www.bps.go.id/publication/2014/03/17/c0deaf751b807b56681a9860/statistik-komuter-jabodetabek--hasil-survei-komuter-jabodetabek-2014-.html.

BPS DKI Jakarta. Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (Unit) Di Provinsi DKI Jakarta 2018-2020,†2020. https://jakarta.bps.go.id/indicator/17/786/1/jumlah-kendaraan-bermotor-menurut-jenis-kendaraan-unit-di-Provinsi-dki-jakarta.html/.

———. Katalog: 8301007.31 Statistik Transportasi DKI Jakarta 2019.†DKI Jakarta, 2019. https://jakarta.bps.go.id/publication/2020/10/30/5334ef6b5ef39c73ec068416/statistik-transportasi-dki-jakarta-2019.html.

———. Statistik Transportasi DKI Jakata 2015-2016,†2016. https://jakarta.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=MjM3MGZlOWU3N2UzYzE5MjExODMyNzQ4&xzmn=aHR0cHM6Ly9qYWthcnRhLmJwcy5nby5pZC9wdWJsaWNhdGlvbi8yMDE3LzA3LzI1LzIzNzBmZTllNzdlM2MxOTIxMTgzMjc0OC9zdGF0aXN0aWstdHJhbnNwb3J0YXNpLWRraS1qYWthcnRhLTIwMTUtMjAx.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik DKI Jakarta. Pertambahan-Jumlah-Kendaraan-Bermotor-7-Tahun-Terakhir-2008-2014-Wilayah-Jakarta-Depok-Tangerang-Bekasi - Open Data Jakarta,†2018. https://data.jakarta.go.id/dataset/data-pertambahan-jumlah-kendaraan-wilayah-jakarta-depok-tangerang-dan-bekasi/resource/341f93f4-69f4-45b3-a8cb-3dbc4b5f7ce7.

Direktorat Jenderal Pajak. Asas Pemungutan Pajak | Direktorat Jenderal Pajak,†n.d. https://www.pajak.go.id/id/asas-pemungutan-pajak.

Idris, Muhammad. Sudah E-KTP, Bisakah Beli Kendaraan Di DKI Pakai KTP Daerah?,†2018. https://oto.detik.com/mobil/d-3831520/sudah-e-ktp-bisakah-beli-kendaraan-di-dki-pakai-ktp-daerah.

Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian. Apa Saja Jenis Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah?,†n.d. http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-lain-lain-pendapatan-daerah-yang-sah.

Puspitawati, Ika Warakasih. Polusi Udara Dan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Sebagai Prasyarat Pemberian Perpanjangan STNK.†DIY: Bappeda Diy, 2014. http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/.

Sulistyowati Irianto. Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi.†Yayasan Obor Indonesia, 2011, 117. http://www.bphn.go.id/data/documents/materi_cle_8_yg_ke-2prof_dr_sulistyowati_irianto.pdf.


Full Text: PDF

DOI: 10.33751/palar.v8i1.4794 Abstract views : 461 views : 423

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 PAKUAN LAW REVIEW

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.