ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGURNYA GUGATAN HARTA BERSAMA AKIBAT PENGGUGAT MENINGGAL DUNIA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 4256/PDT.G/2019/PA.BKS PENGADILAN AGAMA BEKASI)

Husein Tamara Ubay, Misbahul Huda, Erwin Syahruddin

Abstract


 

ABSTRAK

 

Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui bahwa Dalam proses persidangan, tidak jarang menemui berbagai hambatan, salah satunya apabila salah satu pihak yang berperkara meninggal dunia. Mengenai penggugat meninggal dunia dan diputus gugur oleh Hakim, terdapat beberapa analisis yuridis yang bisa mengkoreksinya. Juga bagi ahli waris atau para ahli waris terdapat upaya hukum yang ditempuh apabila putusan dinyatakan gugur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, bersifat deskriptif dan berbentuk perspektif. Putusan gugur yang dijatuhkan oleh Hakim bertentangan dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 5 K/Sip/1957. Berdasarkan yurisprudensi tersebut seharusnya Hakim memberikan kesempatan kepada ahli waris atau ahli waris untuk memilih antara meneruskan gugatan atau tidak meneruskan gugatan tersebut. Pertimbangan Hakim yang digunakan harus beralasan yang yuridis meskipun di dalam hukum positif Indonesia belum mengatur ketentuan dalam kondisi tersebut. Bagi ahli waris atau ahli waris yang mendapati putusan gugur, dapat mengajukan gugatan baru dengan didahului mendapatkan penetapan ahli waris melalui surat permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Agama di wilayah pemohon.

 

Kata Kunci : Putusan, Gugatan, Gugur, Penggugat, Meninggal.

 

ABSTRACT

 

The purpose of this study is to find out that in the trial process, it is not uncommon to encounter various obstacles, one of which is when one of the litigants dies. Regarding the plaintiff's death and was dismissed by the judge, there are several juridical analyzes that can correct it. Also for the heirs or heirs there are legal remedies taken if the decision is declared invalid. The research method used in this research is normative juridical, descriptive and in the form of perspective. The decision that was passed down by the judge contradicted the jurisprudence of the Decision of the Supreme Court Reg. No. 5 K/Sip/1957. Based on this jurisprudence, the judge should have given the heirs the opportunity to choose between continuing the lawsuit or not continuing the lawsuit. The judge's considerations used must have juridical reasons even though Indonesia's positive law has not regulated the provisions in these conditions. For heirs or heirs who find the verdict invalid, they can file a new lawsuit preceded by obtaining a determination of the heir through a letter of application submitted to the Religious Court in the applicant's territory.

 

Keywords: Decision, Lawsuit, Dismissed, Plaintiff, Died.


References


Herziene Indonesisch Reglement. 1992. Diterjemahkan oleh M. Karjadi. Bogor : Politeia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). 2004. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 34. Jakarta : Pradya Paramita.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman. UU No. 4, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358 Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Reg. No. 5 K/Sip/1957. Tanggal 2 April 1958

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Reg. No. 294 K/Sip/1971 Tanggal 7 Juli 1971

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Reg. No. 431 K/Sip/1973 Tanggal 9 Mei 1974

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Reg. No. 516 K/Sip/1973 Tanggal 25 November 1975


Full Text: PDF

DOI: 10.33751/palar.v8i1.4865 Abstract views : 458 views : 1626

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2022 PAKUAN LAW REVIEW

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.