PERBANDINGAN HUKUM BISNIS ATAS PERUBAHAN BENTUK BUMD DARI PERUSAHAAN DAERAH ANINDYA MENJADI PERSEROAN TERBATAS ANINDYA MITRA INTERNASIONAL
Abstract
Abstrak
Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui bahwa perbandingan hukum bisnis perubahan BUMD dari Perusahaan Daerah Anindya menjadi Perseroan Terbatas Aninsya Mitra Internasional, sebagai Perusahaan Daerah yang diharapkan berfungsi dan berperan sebagai operator ekonomi Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan tujuan untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) ternayata tidak dapat berkembang secara maksimal karena gerak langkah perusahaan mmenjadi sangat terbatas dan sangat tergantung dari kebijakan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga daya saing perusahaan menjadi sangat lemah sekali. Dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional maupun global dimana sektor perdagangan dan industri tidak mengenal batas wilayah/negara dan waktu, dimana perdagangan internasional diatur oleh sistem dan peraturan/ketentuan tersendiri. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis-normatif. Ada 3 bahan hukum: utama atau primer, kedua atau sekunder dan pendukung atau tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan model studi kepustakaan. Metode pengolahan data dengan cara menganalisis data yang telah diperoleh untuk menjawab beberapa permasalahan yang ada dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaturan hukum bisnis pada BUMD yang berbentuk Perusahaan Daerah dengan BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas. Perbedaan peraturan yang mengatur menjadi penyebab utama dalam pengaturan kedua bentuk BUMD ini. BUMD dengan bentuk Perusahaan Daerah diatur oleh UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah sedangkan BUMD dengan bentuk Perseroan Terbatas diatur oleh UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perbedaan itu sangat menonjol pada bagian permodalan dan pengaturan laba masing masing.
Kata Kunci: Hukum Bisnis, Perusahaan Daerah, Perseroan Terbatas
Abstract
The purpose of this study is to find out that the comparison of business law changes in BUMD from an Anindya Regional Company to Aninsya Mitra Internasional Limited Liability Company, as a Regional Company which is expected to function and act as an economic operator for the Regional Government of the Special Region of Yogyakarta, with the aim of obtaining Regional Original Revenue (PAD). it turned out that it could not develop optimally because the company's movements were very limited and very dependent on the policies of the Regional Government of the Special Region of Yogyakarta, so that the company's competitiveness became very weak. In the face of national and global economic developments where the trade and industrial sectors do not recognize regional/country and time boundaries, international trade is regulated by separate systems and regulations/stipulations. This type of research uses juridical-normative. There are 3 legal materials: primary or primary, second or secondary and supporting or tertiary. The technique of collecting legal materials is by using a literature study model. The data processing method is by analyzing the data that has been obtained to answer some of the problems that exist in the research. The results of the study indicate that there are differences in business legal arrangements in BUMD in the form of a Regional Company with BUMD in the form of a Limited Liability Company. The difference in regulations governing the main causes in the regulation of these two forms of BUMD. BUMD with the form of Regional Company is regulated by Law no. 5 of 1962 concerning Regional Enterprises, while BUMD in the form of a Limited Liability Company is regulated by Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. The differences are very prominent in the respective capital and profit settings.
Keywords: Business Law, Regional Company, Limited Liability Company.
References
DAFTAR PUSTAKA
Adhari, Agus, and Ismaidar I. Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Dalam Upaya Meningkatan Pendapatan Asli Desa Di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat.†Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi (2017).
Angelina, Chynthia, Janice Janice, Christalia Clarina, Wina Wira Fanjaya, and Jesisca Jesisca. Pengaruh PE, PAD, DAU Dan SiLPA Terhadap Pengalokasian Belanja Modal.†Owner (2020).
Ansari, Muhammad Insa. Entitas Badan Usaha Milik Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Pemerintah Daerah.†Kanun Jurnal Ilmu Hukum (2020).
Apriliawati, Fitria, and Wiwit Hartiyanto. ‘Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.†Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (2016).
Bintari, Antik, and Landrikus Hartarto Sampe Pandiangan. FORMULASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) MASS RAPID TRANSIT (MRT) JAKARTA DI PROVINSI DKI JAKARTA.†CosmoGov (2016).
Cahyaningrum, Dian. Implikasi Bentuk Hukum BUMD Terhadap Pengelolaan BUMD.†Negara Hukum (2018).
Dewi, Sandra. PENGATURAN PERSEROAN TERBATAS TERHADAP KASUS-KASUS DI BERBAGAI NEGARA DALAM HAL TANGGUNG JAWAB TERBATAS ATAU LIMITED LIABILITY.†Ensiklopedia of journal (2018).
Fahmi*, Roni. Tanggung Gugat Direksi BUMD Atas Keputusan Yang Merugikan Keuangan BUMD.†Airlangga Development Journal (2019).
Febrianty, Nurmiati, Luthfi Parinduri, Sarida Sirait, Natasya Virginia Leuwol, Julyanthry Edy Dharman, and Andriasan Sudarso. Pengantar Bisnis : Etika, Hukum & Bisnis Internasional.†In Google Book, 2020.
Al Hamid, Saleh, Zulaecha Ngiu, and Tirta Pranadita Mailensun. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Corporate Social Responsibility.†Gorontalo Journal of Government and Political Studies (2021).
Heriasman, Heriasman, and Suwaji Suwaji. EFEKTIFITAS DAN KONTRIBUSI LABA BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN INDRAGIRI HULU.†SULTANIST: Jurnal Manajemen dan Keuangan (2021).
Idayanti, Soesi, Suci Hartati, and Toni Haryadi. PEMBANGUNAN HUKUM BISNIS DALAM PERSPEKTIF PANCASILA PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0.†Jurnal Jurisprudence (2019).
Indrapradja, Irwan Saleh. Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas Yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.†Jurnal Ilmiah Magister Administrasi (2020).
Kartikasari, Mada Devi. Upaya Hukum Bagi Pemegang Saham Dalam Penuntutan Dividen Terutang Dari Perusahaan Terbatas.†Notaire (2021).
Lampunu, Rukmana Is, and Ratna Ambar Mintarsih. Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (2013-2017).†Jurnal Ekonomi (2020).
Lestari, Pande Putu Indahyani, and I Gede Agus Kurniawan. PERLUASAN PENGATURAN PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS.†Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum (2020).
Lubis, Muhammad Ridwan. Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Keuangan Negara Dalam Penyertaan Modal Daerah Pada BUMD Berbadan Hukum Perseroan Terbatas.†Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan MAsyarakat (2013).
Marwandianto, Marwandianto, and Hilmi Ardani Nasution. Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 Dan 311 KUHP.†Jurnal HAM (2020).
Miles, Huberman, and Saldana. Chapter 4 Fundamentals of Qualitative Data Analysis.†In Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 2014.
MORIDU, IRWAN. ANALISIS EFISIENSI PENGELOLAAN MODAL KERJA PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BANGGAI.†Jurnal Ilmiah Manajemen E M O R†(2017).
Muttaqijn, M Imam. Pengaruh Kepemimpinan Visioner , Komunikasi Organisasi Dan Kompetensi Terhadap Kepuasan Kerja Serta Implikasinya Pada Kinerja Karyawan.†Kontigensi (2016).
Republik Indonesia. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.†05 April.
RI, DPR. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.†UU No. 22 1999 (1999).
Sebastian, Amadeo Tito, and Habib Adjie. HAK AHLI WARIS WARGA NEGARA ASING ATAS OBYEK WARIS BERUPA SAHAM PERSEROAN TERBATAS PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI.†Al-Adl : Jurnal Hukum (2018).
Sudarwanto S, AL. Sentot, and Anjar Sri Ciptorukmi N. IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL REONSIBILITY OLEH BADAN USAHA MILIK DAERAH TERHADAP PELESTARIAN LINGKUNGAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BENGAWAN SOLO DI KOTA SURAKARTA.†Yustisia Jurnal Hukum (2012).
Supriyatin. Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas ( PT ) Sebagai Badan Hukum.†Jurnal Ilmu komunikasi (2020).
Trisnowinoto, Komang Gede, and R.A. Retno Murni. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS AKIBAT PUTUSAN PAILIT.†Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum (2019).
Wahab, Bella Mutiara. PROGRESIFITAS HUKUM PENGEMBALIAN DEVIDEN SAHAM INTERIM PERSEROAN TERBATAS PADA UUPT NO.40 TAHUN 2007.†Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum (2021).
WULANDEWI, Ida Ayu Kade Trisna; MUDANA, I Nyoman. Kedudukan Hukum Perseroan Terbatas Yang Anggaran Dasarnya Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatase.†Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum, (2019).
Yogyakarta, pemerintah D I. PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 80 TAHUN 2015.†Yogyakarta (2019).
Yusuf, Chandra, and Endang Purwaningsih. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI PROMOSI PERSEROAN TERBATAS.†Jurnal Hukum & Pembangunan (2020).
Zahrowati, Zahrowati, and Idris Saputra. Strategi Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Perusahaan Daerah Di Kota Kendari.†Halu Oleo Law Review (2020).
DOI: 10.33751/palar.v8i1.4969
Abstract views : 703
views : 334
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 PAKUAN LAW REVIEW
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
.png alt=)
Supervised by :
