KEDUDUKAN PENYELIA HALAL DALAM SERTIFIKASI HALAL SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA PADA SEKTOR UMK

Abstract

Abstrak

Pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia adalah amanat dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan perubahannya pada Undang-Undang Cipta Kerja. Semua produk baik barang, makanan, minuman, kosmetik, obat maupun jasa yang dihasilkan dan beredar di Indonesia wajib harus berlabel halal. Jikapun tidak maka pelaku usaha harus menandai dengan label tidak halal, tak terkecuali untuk produk yang dihasilkan oleh UMK. Pelaksana sertifikasi halal di Indonesia yang awalnya dilaksanakan oleh LPPOM Majelis Ulama Indonesia, saat ini dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Jaminan Produk Halal dapat dikatakan banyak insentif yang diberikan berkaitan dengan sertifikasi halal kepada UMK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif serta deskriptif dan preskriptif.. Meskipun baru, saat ini pun peraturan tersebut sudah mulai terimplementasi. Sejak Agustus 2021, Pemerintah telah mensinkronisasi pelaksanaan sertifikasi halal dengan sistem perizinan elektronik satu pintu yaitu OSS-RBA. Salah satu insentif untuk UMK adalah dengan pendaftaran sertifikasi halal gratis sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Akan tetapi dalam pelakanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh UMK terutama terkait dengan pelaksanaan program gratis tersebut dan terkait dengan penyelia halal. Banyak UMK yang produknya belum mempunyai sertifikasi halal karena permasalahan tersebut dan permasalahan legalitas UMK.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal UMK, Halal UMK, Penyelia Halal

                                                                    Abstract       

The implementation of halal certification in Indonesia is a mandate from the Halal Product Guarantee Act and its amendments to the Job Creation Act. All products, whether goods, food, beverages, cosmetics, drugs and services produced and circulated in Indonesia, must be labeled halal. if not, then the business actor must mark it with a non-halal label, not least for products produced by small micro business sector. The implementation of halal certification in Indonesia, which was initially carried out by the Indonesian Ulema Council LPPOM, is currently carried out by the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH) of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. With the enactment of the Job Creation Law and Government Regulation Number 39 of 2021 concerning Guaranteed Halal Products, it can be said that there are many incentives given related to halal certification to small micro business sector. This study uses a normative juridical method as well as descriptive and prescriptive. Even though it is new, currently the regulation has begun to be implemented. Since August 2021, the Government has synchronized the implementation of halal certification with the one-stop electronic licensing system, namely OSS-RBA. One of the incentives for small micro business sector is to register for free halal certification in accordance with the state's financial capacity. However, in its implementation there are several obstacles faced by small micro business sector, especially related to the implementation of the free program and related to halal supervisors. Many MSEs whose products do not have halal certification because of these problems and MSE legality problems.

Keywords: UMK Halal Certification, UMK Halal, Halal Supervisor