KOMPETENSI ABSOLUT PERADILAN TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PARADIGMA UU NO. 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Bambang Heriyanto

Abstract


Abstrak :

Kehadiran Undang-undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014, LN RI Tahun 2014 No. 292, TLN RI Nomor 5601, telah membawa perubahan yang signifikan terhadap praktik penyelenggaraan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Dari aspek teori, perubahan dan perluasan tersebut adalah konsekuensi yuridis dari adagium lex posteriori derogat lex priori, dimana norma perundang-undangan yang lebih baru meniadakan norma hukum dari peraturan perundang-undangan yang terdahulu. Perubahan yang terjadi pasca berlakunya UU Administrasi Pemerintahan adalah karena adanya pemaknaan baru terhadap keputusan TUN yang menjadi objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahan hukum acara/hukum formil di peradilan Tata Usaha Negara terkait perluasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, yakni Sengketa pengujian unsur penyalahgunaan wewenang dan Sengketa Tata Usaha Negara Fiktif Negatif.

Kata kunci : peradilan tata usaha negara, administrasi pemerintahan, kompetensi


References


  1. S.F. Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003.
  2. Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988.
  3. Imam Soebechi, dkk. Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer, Genta Press, Yogyakarta, 2014.
  4. UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
  5. UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan I UU Peradilan Tata Usaha Negara.
  6. UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke II UU Peradilan Tata Usaha Negara.
  7. UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara.
  9. PERMA No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang.
  10. PERMA No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintah.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.