OPTIMALISASI PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI ASAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

Ridwan Dilapanga; Fenty Usman Puluhulawa; Nur Mohamad Kasim

doi:10.33751/palar.v9i2.7849

OPTIMALISASI PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE MELALUI ASAS AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

Ridwan Dilapanga, Fenty Usman Puluhulawa, Nur Mohamad Kasim

Abstract

Abstrak

Prinsip Akuntabilitas menjadi hal yang sangat penting bagi sebuah organisasi dan tak terkecuali untuk organisasi perangkat daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui mengenai peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas pada pemerintahan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Normatif Empiris dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa prinsip akuntabilitas yang dinilai oleh pemerintah pusat melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) diwilayah Kota Gorontalo masih mengalami kesulitan utnuk mencapai titik terbaik dalam penilaian meskipun dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami trend peningkatan pada sub-komponennya. Hasil penelitian ini juga memberikan gambaran tentang bagaimana wujud akuntabilitas yang ada di pemerintah kota gorontalo dalam hal penilaian kinerja individu dan organisasi. Penelitian ini dapat membantu dalam pengembangan akuntabilitas organisasi yang ada di pemerintah kota gorontalo kedepannya serta memberikan informasi yang mendalam untuk kepentingan penelitian berikutnya

Kata Kunci : Akuntabilitas; Organisasi Perangkat Daerah; Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Abstract

The principle of accountability is crucial for any organization, including local government entities. This research aims to analyze and understand the role of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) in realizing the principle of accountability in local government. The research methodology employed is a Normative Empirical approach using a case study. The research findings indicate that the accountability principle assessed by the central government through the Government Performance Accountability System (SAKIP) in the Gorontalo City area still faces challenges in achieving the optimal evaluation point, despite showing improvement in its sub-components in recent years. The research also provides an overview of the existing accountability practices in Gorontalo City regarding individual and organizational performance assessments. This study can contribute to the future development of organizational accountability in Gorontalo City's government and provide in-depth information for future research purposes

Keyword : Accountability; Local Government Organization; Government Internal Supervisory Apparatus.

Keywords

Akuntabilitas; Organisasi Perangkat Daerah; Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

References

Referensi

Dwiyanto, A., & Rufaedah, Y. (2020). Pengaruh Kompetensi , Independensi , dan Profesionalisme Auditor Internal terhadap Kinerja Auditor Internal ( Studi Kasus pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ). Industrial Reasearch Workshop and National Seminar, 0(1).

Makmur. (2011). Efektifitas Kelembagaan Pengawasan. Rafika Aditama

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Indonesia

Pulungan, A. R. (2019). Analisis Inspektorat Sebagai Apip (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah)Dalam Mewujudkan Good GovernanceDi Kabupaten Serdang Bedagai.

Rian Andhika, L. (2018). Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Melalui Redesain Proses Kebijakan. JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah, 3(1). https://doi.org/10.24905/jip.3.1.2018.24-42

Sopian, Y. (2020). Sistem Pengendalian Internal Dan Ketaatan Standar Akuntansi Keuangan Terhadap Pencegahan Fraud Pada Dinas Pendidikan. In Ekonomedia.

Subarsono, & AG. (2006). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Pustaka Pelajar.

Sumanti, R. (2020). Upaya Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Aceh Melalui Internal Audit Capability Model (IACM). Jurnal Borneo Administrator, 16(2). https://doi.org/10.24258/jba.v16i2.654

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.Indonesia

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Full Text: PDF

DOI: 10.33751/palar.v9i2.7849