ANALISIS PENGATURAN ARBITRASE DALAM UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Mutia Raras Respati

Abstract


ABSTRAK

Studi ini berjudul analisis pengaturan Arbitrase dalam UU No. 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikaitkan dengan UU No.

39 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penelitian ini disusun untuk menemukan jawaban dari isu hukum berikut : 1) Bagaimana Arbitrase dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikaitkan dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ? 2) Bagaimana proses prosedural yang tepat untuk menyelesaikan sengketa dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan didukung oleh analisis penelitian lapangan sebagai pendukung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1) Arbitrase sebagai penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku bisnis diatur dalam UU Perlindungan Konsumen masih menimbulkan banyak isu hukum, diantaranya : a) tidak cocok bahkan bertentangan dengan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. b) terdapat kontradiksi antara Bab-babnya yaitu Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (2). c) terdapat perbedaan posisi antara konsumen di dalam UU Perlindungan Konsumen dengan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 2) Lemahnya konstruksi hukum dalam pelaksanaan Arbitrase BPSK karena tidak adanya pengaturan prosedur yang jelas dalam UU Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya khususnya Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350 MPP/Kep/12/2001 sebagaimana juga halnya dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006

Kata kunci : sengketa konsumen, arbitrase, UU Perlindungan Konsumen


References


A. Perundang-undangan :

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang

Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan berikutnya Atas Undang Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pengaturan Keberatan.

B. Buku dan lain-lain

Ahmadi Miru & Sutarman Yudo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja Grafindo Persada, Jakarta, cetakan pertama.

Ahmadi Miru, 2011, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Astim Riyanto, 2009, Teori Konstitusi, Yapemdo, Bandung.

Az. Nasution, 1999, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Daya Widya, Jakarta.

Achmad Ali, 1993, Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis), Chandra Pratama, Jakarta.

Bernard L. Tanya dkk, Teori Hukum strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, 2010, Genta Publishing, Yogyakarta.

Desy Anwar, 2000, Kamus Lengkap 1 Milliard, Amelia, Surabaya.

Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI (Deperindag) , Konsep Rancangan Undang Undang Perlindungan Konsumen , Revisi, Nopember 1996.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, Hukum Tentang Perlindungan

Konsumen, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.


HMN. Purwosutjipto, 1922, Pokok-Pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran, Djambatan, Jakarta.

Hotma P. Sibuea, 2010, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Erlangga, Jakarta.

Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, 2009, Metode

Penelitian Hukum,Krakatauw Book, Jakarta.

Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati, 2000, Hukum Perlindungan

Konsumen, Mandar Maju, Bandung.

Janus Sidabalok, 2010, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia,

Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, http://kbbi.web.id/arbiter.

Moch. Basarah, 2011, Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisionil dan Modern (online), Genta Publishing, Yogyakarta.

Maria Farida Indriati S. 2007, Ilmu Perundang-undangan: Proses dan

Pembentukannya, Kanisius, Jakarta.

Priyatna Abdurrosyid, 2011, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa (APS), Fikahati Aneska, Jakarta.

Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum dalam Bisnis, 2007, Rineka

Cipta, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia

Indonesia, Jakarta.

R. Subekti, 1992, Arbitrase Perdagangan, Bina Cipta, Bandung.


, 1992, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta.

, 1995, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Samiaji Sarosa, 2012, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar, Indeks, Jakarta. Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

, 2010, Sosiologi Hukum Metode dan Pilihan Masalah, Genta

Publishing, Yogyakarta.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, 2001, Proses Pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen, hal. Xiv, Jakarta.

Susanti Adi Nugroho, 2007, Proses Penyelenggaraan Sengketa Konsumen di Indonesia Dalam Rangka Perlindungan Konsumen, Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya, Makalah, Varia Peradilan No. 256 Maret 2007.

Sudaryatmo, 1996, Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia, Citra

Aditya Bakti, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketiga.

Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Gramedia

Widiasarana Indonesia, Jakarta, Edisi Revisi, Cetakan Kedua. Yahya Harahap, 2008, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1981, Perlindungan Konsumen Indonesia: Suatu Sumbangan Pemikiran tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Jakarta.


Yusuf Shofie, 2002, Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Penegakan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Yusuf Shofie, 2003, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen

Hukumnya, Citra Aditya Bakti, Bandung.

, 2008, Bagir Manan Ilmuwan dan Penegak Hukum, Mahkamah Agung RI

Varia Peradilan Nomor 256 Maret 2007. Varia Peradilan Nomor 315 Februari 2012


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.