MEKANISME PENGISIAN JABATAN KEKOSONGAN JABATAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN; STUDI PERBANDINGAN DENGAN AMERIKA SERIKAT, BRAZIL DAN PERANCIS

Syafri Hariansah, Anna Erliyana

Abstract


ABSTRAK

Satu di antara permasalahan ketatanegaraan yang perlu dikaji secara akademis untuk mendapatkan jawaban akademis adalah permasalahan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. Secara teoritis, pengisian jabatan dapat ditafsirkan dalam

2 (dua) perspektif. Pertama dalam artian sempit pengisian jabatan hanya dipahami sebagai suatu proses pengisian jabatan apabila

terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden saja. Kedua, dalam artian luas pengisian jabatan dapat dipahami sebagai suatu

proses atau mekanisme yang di dalamnya memuat ketentuan tentang syarat calon, mekanisme pengisian jabatan, masa jabatan

dan dalam hal terjadi kekosongan jabatan. Penelitian ini mengkaji pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam

artian luas khususnya berkenaan dengan kekosongan jabatan

Presiden dan Wakil Presiden. Di Indonesia pengaturan tentang pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden ini tercantum dalam

Ketentuan Pasal 6, 6A, 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Dasar Tahun

1945 serta Undang-Undang RI No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia kemudian diganti dan dikompilasikan dalam Undang-Undang No 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian dengan tipe decriptive explanatory, yakni dengan

mengumpulkan dan menyimpulkan informasi tentang permasalahan yang diteliti. Sementara studi explanatory digunakan untuk menjelaskan dan menghitung informasi deskriptif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Selain itu untuk memperdalam analisis metode comparative analysis digunakan untuk mendapatkan fokus studi yang khusus dalam masyarakat yang berbeda.

 

Kata kunci : Presiden dan Wakil Presiden, Pengisian jabatan, kekosongan jabatan

 

ABSTRACT

One of the problems in the state administration that needs to be studied academically to get an academic answer is the problem of filling the positions of President and Vice President in Indonesia. Theoretically, filling a position can be interpreted in

2 (two) perspectives. First, in the narrow sense of filling a position, it is only understood as a process of filling a position if

there are vacancies in the positions of President and Vice President only. Second, in the broad sense of filling the position can be understood as a

the process or mechanism in which it contains provisions on the requirements of the candidate, the mechanism for filling the position, term of office

and in the event of a vacancy. This study examines filling the positions of President and Vice President in Indonesia

broad terms especially with regard to vacancy positions

President and vice president. In Indonesia, arrangements for filling the positions of President and Vice President are listed in

Provisions of Articles 6, 6A, 7 and Article 8 of the Basic Law of the Year

1945 and RI Law No. 42 of 2008 concerning the Election of the President and Vice President of the Republic of Indonesia was later replaced and compiled in Law No. 7

2017 concerning General Elections. This research was classified as a descriptive explanatory type of research, namely with

collect and conclude information about the problem under study. While explanatory studies are used to explain and calculate descriptive information. The approach in this research is qualitative. In addition to deepening the analysis comparative analysis methods are used to get the focus of specific studies in different communities.

Keywords: President and Vice President, Filling out positions, vacancy


Full Text: PDF

DOI: 10.33751/.v4i2.886

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 PALAR | PAKUAN LAW REVIEW