PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH SUSUN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS AKIBAT WANPRESTASI
Abstract
ABSTRACT
The aim of this research is to explain and explain that flats are the object of buying and selling transactions with large sums of money. Parties who want to buy and sell flats should make a binding sale and purchase agreement (PPJB) as a means of legal protection for the parties in the event of default. against the PPJB made before a notary as a means of perfect proof. This research aims to determine the elements of causes and legal protection for PPJB defaults on flats made before a Notary. PPJB is an authentic deed made by a Notary as a perfect proof tool which aims to provide legal protection for the parties concerned.
Key words: legal protection, PPJB, flats, notary, default
ABSTRAK
Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan dan menjabarkan bahwa rumah susun merupakan objek transaksi jual beli dengan jumlah uang yang besar, Para pihak yang ingin melakukan jual beli rumah susun patut membuat perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) sebagai sarana perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi wanprestasi terhadap PPJB yang dibuat dihadapan notaris sebagai alat pembuktian sempurna. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur penyebab dan perlindungan hukum wanprestasi PPJB rumah susun yang dibuat dihadapan Notaris. PPJB merupakan akta autentik yang dibuat oleh Notaris sebagai alat pembuktian sempurna yang bertujuan untuk perlindungan hukum bagi para pihak terkait.
Kata kunci: perlindungan hukum, PPJB, rumah susun, notaris, wanprestasi
References
Daftar Pustaka
A. Buku
Budiono, Herlien, Teknik Dasar Pembuatan Akta Notaris. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
Istanto, Sugeng, Lecture Materials Political Law. Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2004.
Satrio, J, Hukum Perikatan, Bandung: Alumni, 1993.
Soegondo, R, Hukum Pembuktian, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991
Soekanto, Soerjono, Introduction to Legal Research. Yogyakarta: UII-Pers, 2014.
Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
Subekti, Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2005.
B. Artikel
Abadi, Sukma Hidayat Kurnia, “Legal Aspects of Binding Sale and Purchase Agreements as Stages of Sale and Purchase of Land Rights in Installment”, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU) (Vol 7, Nomor 5, 2020).
Atsar, A. “Legal Protection of Industrial Design Information and Creative Economy-Based Communication Technology to be Improved Community Competitiveness”. Yuridika, (Vol. 3, issue 4, 2019).
Dewi, “Kewenangan Pemerintah dalam Pengendalian Penduduk Pendatang dengan Melibatkan Desa Pakraman”, Jurnal Magister Hukum Udayana (Jurnal Magister Hukum Udayana), Universitas Udayana, (Vol. 5, edisi 4 2016).
Fitriyani, D.N. “Legal Protection for Buyers in Buying and Selling Flats with an Ordering System (Case Study of South Jakarta District Court Decision Number 286/Pdt.G/2012/Jkt-Sel)”. Master Thesis, (Gadjah Mada University, 2014).
Galang, Fauzan, “Rumah Susun Orang Asing Pasca Omnibus Law Di Indonesia”, jurnal hukum, (Vol. 18, issue 1 2021).
Giovana, Ni Putu Teresa, “Komitmen Tetap Perjanjian Jual Beli (PPJB) di Unit Pembelian Rumah Susun Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, substansive justice jurnal hukum internasional, (Vol. 2, Edisi 1, 2019).
Ratnasari, Dewi, “Analisis Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Notaris (PPJB) Notaris Sultan Agung”, Tinjauan Hukum (SANLaR), (Vol. 3, Edisi 4, 2021).
Reinaldo, Eric. “Aspek Hukum Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Kos Dan Kuasa Jual”, YURISDIKSI Jurnal Wacana Hukum dan SainsUniversitas Merdeka Surabaya, (Vol. 18, issue 1, 2022).
Saputra, Athalia, “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Satuan Rumah Susun Terkait Hak Kepemilikan”, Arena Hukum (Vol. 13, Nomor 1, 2020).
Suwardi, “Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Kondotel Yang Terkena Dampak Pandemi Covid-19”, Pattimura Law Journal, (Vol. 6, Edisi 2, 2022),.
Yuwita, Anggit Atma, “Tindakan Hukum Bagi Pembeli Berbasis Penjualan Pra-Proyek Yang Spesifikasi Apartemennya Berubah Tanpa Persetujuan Sebelumnya”, Norma, (Vol. 17, nomor. 3, 2020).
C. Peraturan Perundang-Undangan
Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Indonesia, Undang-Undang Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043.
Indonesia, Undang-Undang Tentang Rumah Susun, UU No. 20 Tahun 2011, LN. 2011/No. 108, TLN No. 5252.
Indonesia, Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN. 1999/No. 22, TLN No. 382.
Indonesia, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, UU No. 2 Tahun 2014, LN. 2014/No. 3, TLN No. 5491.
Indonesia, Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999, LN. 1999/No. 165, TLN No. 3886.
Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Kenotariatan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek voor Indonesie]. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2008.
DOI: 10.33751/palar.v9i4.9315
Abstract views : 71
views : 45
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2023 PALAR (Pakuan Law review)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
.png alt=)
Supervised by :
