Analisis Yuridis Pasal 9 UU Nomor. 23 Tahun 2004 Tentang KDRT Yang Mengakibatkan Terjadinya Penelantaran Terhadap Istri Sehingga Terjadinya Pengajuan Gugat Cerai Pada Pengadilan Agama Cibinong

Sulaeman Sulaeman

Abstract


ABSTRAK

Tindakan kriminal yang mengabaikan keluarga adalah kekerasan keempat dalam UU No. 3/2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang- undang tentang PKDRT (kekerasan dalam rumah tangga) tidak memberikan kualifikasi sistematis tentang suatu tindakan yang dikategorikan sebagai tindakan pengabaian. Saat ini, semua jenis kekerasan dalam rumah tangga diselesaikan di Pengadilan dan penjara dianggap cara yang efektif untuk mengatasi insiden tindak pidana. Menurut Pasal

49 UU PKDRT, pelaku dijatuhi hukuman 3 (tiga) tahun atau denda Rp. 15.000.000 (lima juta rupiah) dan ini bertentangan

dengan ketentuan dalam Pasal 4 UU PKDRT. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa tindak pidana pengabaian keluarga termasuk tidak memberikan kehidupan bagi keluarga seperti tidak mendukung anak-anaknya secara finansial dan

tidak mengurus keluarga, terutama ketika anggota keluarga sakit, tidak bertanggung jawab atas anggota keluarga seperti

kelalaian ekonomi yang melarang mereka mendapatkan pekerjaan, tidak memenuhi kewajibannya seperti mengambil

sesuatu tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pemiliknya, dan mengambil dengan paksa dan / atau memanipulasi properti anggota keluarga. Penjara atau denda tidak tepat dikenakan pada pelaku yang telah menelantarkan

keluarganya karena tidak berarti apa-apa bagi korban. Dia


harus mengganti kerugiannya. Satu tahun penjara yang dikenakan hakim judex juris dianggap tidak sesuai; nampaknya hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan dan Pasal 4 UU PKDRT.

Kata Kunci: Perkawinan, Keluarga, Kekerasan dalam rumah tangga.


References


DAFTAR PUSTAKA

A. PeraturanPerundang-Undangan.

Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

. Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Buku.

Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditiya Bakti, 1997.

Nurani Soyumukti. Pengantar Sosiologi. Yogyakarta: Ar-Ruzz

Media. 2010.

Salim H.S, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000.

Soerjono Soekanto, ed., Identifikasi Hukum Positif Tidak Tertulis Melalui Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta: Ind-Hill-Co, 1988.

, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: UI Pers,

1986.


Membina Kepribadian. Jakarta: Cipta Loka

Karya. 1992.

Alwi Alatas. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Sinar

Grafika. 2007.

Barda Nawawi Arif. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana

Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Berrnard Arief Shidarta. Refleksi Tentang Struktur Ilmu

Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan konsumen, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2008.

D. Yanto, S.S, Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap,

Surabaya: Nidya Grafika, 2010.

Efrank E. Hagan. Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Prilaku Kriminal. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.

Hans Kalsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara,

Bandung: PT. Raja Grafindo Persada 2006.

Jimly Asshiddiqie, Ali Safaat, Teori Hans Kelsen tentang

Hukum, Jakarta, Konstitusi Press, 2006. Koenjaraningrat. Pengantar Ilmu Antyropologi. Jakarta: Rineka

Cipta. 2002.


1986.

. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: PT. Raja

Grafindo, 2010.

. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali

Pers. 2007.

Sudarsono. Kenakalan Remaja. Jakarta: Rineka Cipta. 2017. Yesmil Anwar Adang. Krimonologi. Bandung. PT. Refika

Aditama.2013.

C. Lain-lain.

E Suherman, Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan Himpunan Makalah 1961-1995, Bandung: Mandar Maju, 2000.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.