FUNGSI MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS DITINJAU DALAM PRESPEKTIF PERLINDUNGAN JABATAN NOTARIS DAN KEPENTINGAN UMUM

Endah Sumiarti, Djodi Suranto, Yennie K. Milono

Abstract


Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji konstruksi penegakan hukum pidana terhadap Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan meninjau kembali fungsi Majelis Kehormatan Notaris dalam mewujudkan perlindungan notaris. posisi dan kepentingan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi penegakan hukum pidana terhadap notaris yang dipandu oleh KUHAP dapat dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan UU No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2004 tentang Posisi Notaris di mana Pidana Prosedur Kode adalah lex generalis dan UU No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Notaris Jabatan adalah spesialis lex. Untuk keperluan proses peradilan, penyidik, jaksa penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Dewan Kehormatan Notaris berwenang

untuk mengambil salinan akta dan / atau surat yang melekat pada akta notaris atau protokol dalam penyimpanan notaris dan untuk memanggil notaris untuk menghadiri pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol Notaris yang ada di notaris penyimpanan. Persetujuan Ketua Dewan Kehormatan Notaris (MKN) kepada penyidik adalah dasar hukum untuk pembenaran notaris untuk mengungkapkan rahasia posisinya, tanpa dikenakan saksi. Kondisi demikian berlaku untuk proses penuntutan dan persidangan.

Kata Kunci : Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, Kepentingan Umum.


References


DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

. Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang

Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

. Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak- Hak Sipil dan Politik

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 7

Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.03.HT.03.10.

Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan

Pemanggilan Notaris

Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik

Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (No.Pol

: B/1056/V/2006 No.: 01/MOU/PPINI/V/2006


B. Buku

Anshori, Abdul Ghofur. 2009. Lembaga Kenotariatan

Indonesia, UII Press, Yogyakarta.

Asshiddiqie, Jimly. 2006. Hukum Acara Pengujian Undang- Undang, Penerbit Konpress, Jakarta

Chazawi, Adami. 2002. Pengantar Hukum Pidana Bag 1,

Grafindo, Jakarta.

Friedman, W., 1994. Legal Theory, diterjemahkan oleh Muhammad Arifin dengan judul Teori dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan ( Susunan II ), Cetakan Kedua. Raja Grafindo Persada Jakarta.

Garner, Bryan A. 1999. Chief Editor, Blacks Law Dictionary,

Seventh Edition, West Publishing, St. Paul, USA Hamzah, Andi, 1986, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia

dari Retribusi ke Reformasi, Cetakan I, Pradnya

Paramita, Jakarta.

Irianto, Sulistyowati dkk. 2012. Kajian sosio-legal. Seri Unsur- Unsur Penyusun Bangunan Negara Hukum. Kerjasama antara Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, Pustaka Larasan, Jakarta.


Keraf, A. Sonny. 1996. Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah.Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Keraf, A. Sonny. 1998. Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya, Penerbit Kanisius,Yogyakarta.

Lumban Tobing, G.H.S. 1995. Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta.

Moeljatno. 1985. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, dan Rencana Undang-Undang Tentang Azas-azas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia, Bina Aksara, Jakarta.

R. Soesanto, 1982, Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris (Sementara), Pradnya Paramita, Jakarta,

Rahardjo, Satjipto. 2006. Hukum Dalam Jagat Ketertiban, UKI Press, Jakarta.

Rawls, John. 1991. A Theory Of Justice : Revised Edition. The Belknap Press of Harvard University press, Massachusetts, USA.

Shidarta, 2006. Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran

Kerangka Berfikir, PT Revika Aditama,Bandung


Sidharta, Arief. 2007. Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama Bandung.

Sidharta. 2010. Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta

Sumaryono, E. 1995. Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi

Penegak Hukum, Kanisius, Yogyakarta.

Tan Thong Kie. 2000. Studi Notariat, Serba-serbi Praktek

Notaris, Buku I. PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta

Wiyanto, Roni. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. (Bandung : C.V.Mandar Maju, 2012).

C. Lain-lain

Adjie, Habieb 2013. Memahami Kembali Hak dan Kewajiban Ingkar Notaris (Materi Musyawarah Besar Notaris Provinsi Riau), Desember -Pekanbaru.

Bodenheimer, Edgar. Jurisprudence The Philosophy and

Method of The Law, third printing,(Cambridge: HarvardUniversityPress,1979), hal.111. Diakes


pada tanggal 15 Agustus 2018 dari https://books.google.co.id/books.

Heriani, Fitri N.. 7 Hal yang Sering Menyeret Notaris ke Pusaran Kasus. Diakses tanggal 5 Agustus 2018 dari http://www.hukumonline.com/berita/baca/ lt573298b2a4142/7-hal-yang-sering-menyeret- notaris-ke-pusaran-kasus. Tanggal Upload 11 May

2016

Jamar,Steven D. Copyright and The Public Interest from The Prespective of Brown v. Board of Education, Howard Law Journal Winter 2005, How.L.J

Latumenten, Pieter. 2018. Prosedur Penegakan Hukum Pidana Berkaitan Dengan Pelaksanaan Jabatan Notaris Dan Akta Aktanya. Ika Notariat. Tanggal upload 24 April 2018 di Diakses Dari Https://Ikanotariatui.Com/Artikel/Prosedur- Penegakan-Hukum-Pidana/

Martin, Will. Public Choice Theory And Australian Agricultural Policy Reform. The Australian Journal Of Agricultural Economics. Vol. 34 December 1990

No. 3


Mertokusumo, Sudikno. dalam sudiknoartikel.blogspot.com/2008/03/ kepentingan-umum.html. Diakses 15 Agustus 2018

Moh.Mahfud MD, Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional Saatnya Hati Nurani Bicara yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009

Ruth, Dhyah Madya. 2016. Majelis Kehormatan Notaris (Catatan Diskusi INC). artikel. http://www.indonesianotarycommunity.com/maj elis-kehormatan-notaris-catatan-diskusi- inc/#_ftn6, tanggal upload 27/02/2016

Susanto, Nur Agus, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus ST

Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97

PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3

Desember 2014.

Wiriadinata, Wahyu. Kepentingan Umum, diakses pada tanggal

15 Agustus 2018 dari http://klipingcliping.wordpress.com/2009/11/18

/kepentingan-umum/


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.