REPOSISI PERATURAN DESA DALAM HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN

Ari Wuisang

Abstract


Abstrak

Legal policy tentang desa saat ini telah memberikan penguatan terhadap kelembagaan dan kewenangan desa yang tentunya akan berimbas pula pada peningkatan kedudukan dan peranan peraturan desa sebagai instrumen hukum desa dalam mengatur berbagai persoalan yang mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh sebab itu, Paradigma yang digunakan dalam UU No. 12 Tahun 2011 dalam memandang peraturan desa sudah tidak dapat dipertahankan lagi. UU No. 12 Tahun 2011 memang lahir sebelum terbitnya Undang-Undang Desa, sehingga suasana kebathinan yang meliputi undang-undang tersebut mungkin menganggap kurang penting eksistensi dari peraturan desa. Namun seiring dengan penguatan berbagai aspek tentang desa melalui Undang-Undang Desa dan peraturan pelaksanaanya, maka sebagai pembaharuan hukum ke depan, sudah sepatutnya untuk meninjau kembali UU No. 12 Tahun 2011 terkait dengan reposisi peraturan desa.

Kata kunci : peraturan desa, pemerintah desa, reposisi, hierarki


References


  1. A. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

  1. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU No. 12 Tahun 2011.

___________. Undang-Undang tentang Desa. UU No. 6 Tahun 2014.

  1. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 23 Tahun 2014.

___________. Peraturan Pemerintah tentang Desa. PP No. 43 Tahun 2014.

  1. B. Buku

Ateng, Syafruddin dan Suprin Na’a. 2010. Republik Desa. Bandung : Alumni,

Didik G. Suharto. 2016. Membangun Kemandirian Desa. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.

HAW, Widjadja. 2014. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh. Jakarta : RajaGrafindo Persada.

Jimly, Asshiddiqie. 2004. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945. Yogyakarta : FH-UII Press.

_____________________.2007. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : PT Bhuana Ilmu Populer.

Maria, Farida Indrati. 2007. Ilmu Perundang-undangan, Jenis Fungsi dan Materi Muatan. Yogyakarta : Kanisius.

Nata, Irawan. 2017. Tata Kelola Pemerintahan Desa. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Ni’matul, Huda. 2014. Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan). Yogyakarta : FH-UII Press.

  1. C. Lain-lain

“Tahun 2017 bertambah 200 desa”, http://www.nkriberbagi.com/2017/01/tahun-2017-bertambah-200-desa.html, diakses tanggal 15 September 2017.

http://kedesa.id/id_ID/wiki/kedudukan-dan-kewenangan-desa/asas-pengaturan-desa/, diakses tanggal 20 September 2017.

Bagir Manan. 1994. Hubungan Antara Pusat dengan Daerah Menurut UUD 1945. Jakarta : Sinar Harapan. Dikutip dari Wafia Dhesinta, “Hubungan Desa dengan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahandaerah”,https://www.academia.edu/12118458/hubungan_desa_dengan_pemerintahan_pusat_dan_pemerintahan_dae-rah, diakses tanggal 15 Agustus 2017.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.