PROBLEMATIKA OLIGARKI DALAM PARTAI POLITIK YANG MEMICU LAHIRNYA TINDAK PIDANA KORUPSI

Matheus Bobby Adhie Nugroho, Asmak Ul Hosnah

Abstract


Abstrak 

Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa oligarki dalam struktur partai politik telah menjadi perhatian utama dalam analisis politik kontemporer. Keberadaannya menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya politik, yang seringkali menghasilkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Masalah semakin kompleks dengan keterlibatan oligarki dalam tindak pidana korupsi, yang berdampak merugikan negara dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara oligarki dalam partai politik dan tindak pidana korupsi. Adapun masalah dalam penelitian adalah bagaimana oligarki memengaruhi tingkat korupsi di Indonesia serta bagaimana keterlibatan mereka dalam partai politik menjadi pemicu tindak pidana korupsi. Pendekatan normatif digunakan dalam penelitian ini untuk mengeksplorasi teori dan konsep tentang oligarki dalam partai politik dan tindak pidana korupsi. Data diperoleh melalui studi pustaka, analisis dokumen hukum, dan telaah literatur terkait. Hasil penelitian menegaskan bahwa oligarki dalam partai politik memainkan peran penting dalam memicu tindak pidana korupsi di Indonesia. Mereka memanfaatkan posisi politik mereka untuk mengakses sumber daya ekonomi dan politik negara, yang sering kali menghasilkan praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa peran oligarki dalam partai politik memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat korupsi di Indonesia.

 

Kata kunci: Oligarki, Partai Politik, Korupsi.

 

Abstract

 

The aim of this research is to explain that oligarchy in political party structures has become a major concern in contemporary political analysis. Its existence creates inequality in the distribution of political power and resources, which often results in the abuse of power for personal or group interests. The problem is increasingly complex with the involvement of oligarchs in criminal acts of corruption, which have detrimental impacts on the state and society. This research aims to investigate the relationship between oligarchy in political parties and criminal acts of corruption. The problem in the research is how oligarchs influence the level of corruption in Indonesia and how their involvement in political parties triggers criminal acts of corruption. A normative approach is used in this research to explore theories and concepts about oligarchy in political parties and criminal acts of corruption. Data was obtained through literature study, analysis of legal documents, and review of related literature. The research results confirm that oligarchs in political parties play an important role in triggering criminal acts of corruption in Indonesia. They take advantage of their political position to access the country's economic and political resources, which often results in corrupt practices that harm the country and society. The conclusion of this research confirms that the role of oligarchs in political parties has a significant impact on the level of corruption in Indonesia.

 

Keywords: Oligarchy, Political Parties, Corruption.


References


Daftar Pustaka

A. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang tentang Partai Politik, UU Nomor 2 Tahun 2011, lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 8. Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

B. Jurnal

Abdul Mughis Mudhoffir. "Negara, Kapital, dan Kepentingan Kelas: Menafsirkan Tesis Oligarki Richard Robinson dan Vedi Hadiz," dalam Oligarki: Teori dan Kritik. Serpong: Marjin Kiri. 2020.

Arifianto, A. R. "Dinamika Oligarki Politik di Indonesia: Tantangan dan Prospek". Jurnal Ilmu Politik Indonesia, 2018.

Haryanto, S., & Siregar, A. "Oligarki dan Demokrasi di Indonesia: Kajian Kasus Partai Politik". Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 2016.

Hidayat, S. "Memahami Korupsi di Indonesia: Perspektif Sosiologis". Jurnal Sosiologi dan Antropologi. 2017.

Mahfud MD, "Politik Oligarki di Indonesia", Jurnal Politik dan Pemerintahan Indonesia, vol. 10, no. 2. 2013.

Prasetyo, A. "Korupsi di Indonesia: Analisis dan Strategi Pencegahan". Jurnal Politik dan Hukum. 2020.

Pratama, R. A., & Kusnadi, H. "Oligarki dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia: Tinjauan Sejarah dan Prospek". Jurnal Politik Indonesia. 2019.

Purwanto, A. "Pengaruh Oligarki Politik terhadap Stabilitas Pemerintahan di Indonesia". Jurnal Kajian Politik. 2017.

Suryanto, D. "Dinamika Korupsi di Indonesia: Tantangan dan Solusi". Jurnal Politik dan Pemerintahan Indonesia. 2019.

Ulf Sundhaussen. "Demokrasi dan Kelas Menengah: Refleksi Mengenai Pembangunan Politik," dalam Jurnal Prisma, No.2 Tahun XXI. 1992.

Utomo, B., & Susanto, H. "Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia: Analisis Kuantitatif". Jurnal Ekonomi Indonesia. 2016.

Wahyuni, S., & Nugroho, R. "Peran Lembaga Penegak Hukum dalam Memerangi Korupsi di Indonesia". Jurnal Studi Asia Tenggara. 2018.

C. Buku

Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih. 2016. Pendidikan Anti Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.

Encik Muhammad Fauzann. Hukum Tata Negara Indonesia. Malang: Setara Press. 2016.

Efriza dan Yoyoh. Pengantar Ilmu Politik. Malang: Intrans Publishing. 2015.

Firman Subagyo. Menata Partai Politik dalam Arus Demokrasi. Jakarta: RMBOOKS. 2009

H. Abu Daud Bushroh. Ilmu Negara. Jakarta: Bumi Aksara. 2017.

Jawade Hafidz Arsyad. Korupsi dalam Perspektif HAN. Jakarta: Sinar Grafika. 2017.

Jeffrey A Winter. Oligarki. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2011.

Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia. 2006

Muhammad Ridha. "Kekhususan Oligarki Pemikiran Jeffrey Winters Mengenai Oligarki," dalam Oligarki: Teori dan Kritik, editor: Abdil Mughis Mudhoffir dan Coen Husain Pontoh. Serpong: Marjin Kiri. 2020

Mukthie Fajar. Tipe Negara Hukum. Malang: Banyumedia Publishing. 2004.

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group. 2007.

Umar Sholehudin. Hukum dan Keadilan Masyarakat. Malang: Setara Press. 2011.


Full Text: PDF

DOI: 10.33751/palar.v10i2.9978 Abstract views : 435 views : 644

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.